JAKARTA, EDUNEWS.ID – Proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia, yang kini digarap di bawah Kementerian Kebudayaan pimpinan Fadli Zon, memicu kekhawatiran serius. DPR RI, melalui Komisi X dan Komisi III, menyatakan akan turun tangan langsung mengawasi proses ini.
Uji publik yang dijadwalkan mulai 20 Juli mendatang akan menjadi penentu apakah narasi sejarah bangsa benar-benar bebas dari intervensi penguasa.
Polemik seputar penulisan ulang sejarah RI semakin memanas. Banyak kalangan, terutama akademisi dan sejarawan, khawatir proyek ini akan menjadi alat untuk menyisipkan kepentingan politik tertentu, bahkan pihak yang sedang berkuasa. Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR, menegaskan pentingnya netralitas.
“Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR… siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya,” katanya di Lombok, Sabtu (12/7/2025).
Ia secara eksplisit menekankan bahwa harapan masyarakat adalah agar penulisan sejarah betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa..
Menanggapi kekhawatiran ini, DPR memutuskan untuk membentuk tim supervisi. Langkah ini menunjukkan komitmen parlemen untuk menjaga integritas dan objektivitas sejarah bangsa.
Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR, menjelaskan pembentukan tim gabungan dari Komisi III dan Komisi X. “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujarnya pada Minggu (6/7).
Dengan pengawasan ketat dari DPR, diharapkan proses penulisan ulang sejarah akan lebih akuntabel dan transparan, menghasilkan narasi yang komprehensif, inklusif, dan yang paling penting, bebas dari bias kepentingan politik sesaat. Uji publik pada 20 Juli mendatang menjadi kesempatan krusial bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi.
Partisipasi aktif sejarawan, akademisi, dan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa sejarah Republik Indonesia ditulis berdasarkan fakta yang objektif, bukan versi yang diintervensi oleh kekuasaan. (**)
