Satgas Saber Pungli, yang dibentuk Jokowi pada 2016, diklaim telah menyita uang senilai Rp22,2 miliar dari 59.923 operasi tangkap tangan (OTT) dengan 78.523 tersangka selama enam tahun (2016-2022). Namun, klaim keberhasilan ini tampaknya tidak cukup bagi Prabowo.
Dalam pertimbangan Perpres No. 49/2025, disebutkan bahwa alasan pembubaran Satgas Saber Pungli karena keberadaannya selama sembilan tahun “sudah tidak efektif.”
Penilaian ini diamini oleh sejumlah pihak, termasuk Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM). Zaenur berpendapat bahwa pungli adalah bagian dari petty corruption dan maladministrasi yang seharusnya bisa ditangani oleh aparat penegak hukum, inspektorat, dan Ombudsman RI jika fungsi mereka berjalan optimal.
“Jadi sebenarnya Satgas Saber Pungli ini lahir dari kegagalan sistemik dalam penanganan korupsi kecil di birokrasi,” jelas Zaenur kepada Suara.com, Kamis (19/6/2025). Ia pun sepakat dengan pembubaran jika Satgas tersebut memang tidak efektif.
Zaenur menekankan bahwa kunci penanganan pungli saat ini ada pada revitalisasi inspektorat kementerian/lembaga-pemerintah daerah dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani korupsi skala kecil.
Dukungan DPR dan Kritik Atas Format Satgas
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyambut baik langkah Prabowo ini. Wayan menilai banyak satuan tugas, termasuk Satgas Saber Pungli, dibentuk secara reaktif dan spontan hanya untuk meredam kegaduhan publik, bukan sebagai solusi jangka panjang.
“Kami sih tidak punya sangka buruk, tapi fakta menyatakan demikian,” ungkap Wayan kepada Suara.com.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengkritik format kelembagaan Satgas yang dinilai tidak ideal sejak awal, terutama soal sumber daya manusia (SDM) yang diambil dari aparat aktif. Hal ini membuat kinerja mereka tidak fokus. Wayan bahkan mendorong Prabowo untuk mengevaluasi satgas-satgas lain yang dinilai tidak efektif, seperti Satgas Antimafia Tanah.
Keluar dari Bayang-Bayang Jokowi, Fokus Agenda Baru?
Yusak Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute, menafsirkan pembubaran Satgas Saber Pungli ini sebagai langkah strategis Prabowo. Yusak setuju bahwa Satgas tersebut tidak efektif dan pembubaran ini menjadi sinyal Prabowo untuk mengarahkan fokus pada agenda baru yang lebih terukur dan terintegrasi, seperti Satgas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara yang baru dibentuk.
“Prabowo bisa fokus untuk memperkuat Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang baru dibentuk dan mempercepat upaya-upaya reformasi fiskal,” ujar Yusak.
Lebih jauh, Yusak juga melihat pembubaran ini sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk “keluar dari bayang-bayang Jokowi.”
Menurutnya, Prabowo kini sedang menata ulang jangkar-jangkar kekuasaannya. Alih-alih melakukan reshuffle secara frontal, Prabowo memilih “jalan amputasi” dengan membuat regulasi baru yang memungkinkan kendali kekuasaannya lebih kuat, bahkan terhadap “orang-orang” Jokowi di kabinet.
“Pelan tapi pasti, Prabowo sedang berupaya keluar dari bayang-bayang Jokowi,” pungkas Yusak.
Pembubaran Satgas Saber Pungli ini menandai pergeseran strategi pemberantasan korupsi skala kecil di era pemerintahan Prabowo.
