JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dampak perubahan iklim diproyeksikan menimbulkan kerugian ekonomi yang masif bagi Indonesia, diperkirakan mencapai Rp 544 triliun, di mana masyarakat sipil akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Menanggapi ancaman ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memantau jalannya negosiasi delegasi Indonesia dalam Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) di Belém, Brasil, yang akan berlangsung pada 10-21 November mendatang.
Ajakan ini merupakan inti dari diskusi bertajuk “Drop the COP: Memantau Komitmen dan Menanti Aksi Iklim Indonesia di COP30” yang diselenggarakan oleh Purpose Indonesia, CERAH, Enter Nusantara, Greenpeace Indonesia, Coaction Indonesia, Katadata Green, Climate Rangers Jakarta, dan The Habibie Center.
Diskusi ini juga menandai peluncuran laman Indonesiadicop.id, sebuah pusat informasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memahami agenda serta perkembangan negosiasi delegasi Indonesia di COP30.
Suara Publik Penting untuk Mendesak Keadilan Iklim
Tsabita Rantawi, Junior Campaigner Purpose Indonesia, menekankan pentingnya peran masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka di ajang global ini, mengingat masyarakat sipil adalah kelompok yang paling rentan terdampak.
“Masyarakat bingung mau diamplifikasi ke mana suaranya? Mereka bingung juga mempelajari dan mencari data tentang isu iklim ini di mana? Maka dari itu Indonesiadicop.id lahir untuk menjadi hub informasi,” kata Tsabita, dikutip dari rilis yang diterima redaksi, Sabtu (8/11/2025).
Senada, Iqbal Damanik, Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia, menyoroti bahwa agenda delegasi Indonesia di COP30 saat ini belum menyentuh isu keadilan generasi. Padahal, generasi muda dan yang baru lahir akan menjadi pihak yang paling terdampak krisis iklim. Iqbal mendorong anak-anak muda untuk aktif dan bersuara di media sosial agar dapat memengaruhi para pembuat kebijakan.
Kerugian Ekonomi Hingga Eco-Anxiety
A Azis Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Coaction Indonesia, mengingatkan bahwa kerugian ekonomi Rp 544 triliun tersebut mencakup penurunan produksi, gagal panen, hingga peningkatan penyakit terkait iklim. Selain dampak ekonomi dan lingkungan, Azis juga menyoroti isu “eco-anxiety” yang dialami oleh hampir 40% anak muda, yang mengkhawatirkan dampak krisis iklim di masa depan.
“Padahal kalau pengambil kebijakan lebih serius, ada beberapa manfaat aksi iklim yang positif, yaitu green jobs,” tegas Azis.
Ia berharap masyarakat juga ikut mengkritisi kebijakan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) milik Indonesia. Kunny Izza, Peneliti The Habibie Center, menambahkan bahwa aksi individu dan gelombang aksi dari akar rumput sangat diperlukan untuk memberikan tekanan hingga pada level implementasi kebijakan.
Soroti Inkonsistensi Kebijakan
Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menyebut aksi individu bisa dilakukan dengan bergabung sebagai “Delegasi Rakyat Indonesia” melalui laman Indonesiadicop.id. Menurutnya, desakan publik sangat krusial mengingat adanya inkonsistensi kebijakan iklim dan transisi energi di Indonesia.
“Sebagai contoh, di sektor energi, terdapat inkonsistensi atau gap kebijakan antara apa yang disampaikan pemerintah di level global dan dokumen kebijakan. Misalnya, soal target 100% energi terbarukan di 2035, namun kita melihat sejumlah dokumen justru masih menempatkan energi fosil sebagai pipeline, contohnya di RUPTL 2025-2034 dan RUKN,” jelas Agung.
Oleh karena itu, COP30 menjadi momen penting bagi Pemerintah Indonesia untuk membuktikan keseriusan dalam mengatasi krisis iklim. “Kita semua menanti Indonesia punya komitmen yang lebih serius,” tutup Agung. (**)
