JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menyusul insiden kebakaran di Crude Distillation Unit IV (CDU), kilang Pertamina Balikpapan (refinery unit: RU V Balikpapan), Kalimantan Timur, Sabtu (25/5) yang berhasil dipadamkam sekitar pukul 7.30 WITA , Mulyanto yang Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menuntut Pertamina untuk merawat kilang-kilangnya dengan baik, sebagai bagian dari manajemen risiko kilang.
“Jangan sampai kilang-kilang minyak yang kompleks dan sudah semakin menua tersebut dirawat dengan cara seadanya. Hal ini penting agar kasus kecelakaan seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang,” ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI ke edunews.id, Senin (27/5/2024).
Mulyanto minta Pemerintah meneliti secara cermat penyebab utama terjadinya kebakaran kilang tersebut. Dalam rangka mitigasi risiko sehingga kecelakaan kilang dapat dikendalikan.
Dari pengalaman kasus sebelumnya, penelitian kebakaran kilang tersebut dilakukan secara terpisah dan komprehensif baik oleh pihak kepolisian; konsultan internasional; konsultan BPPT; maupun tim teknis internal Pertamina sendiri.
Menurut Mulyanto, sebenarnya terkait manajemen risiko Pertamina, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 sudah diangkat Anggota Direksi khusus untuk masalah ini yakni Direktur Manajemen Risiko. Namun naasnya kasus kebakaran kilang minyak tetap saja berulang.
“Jadi soalnya, bukan pada keberadaan data penelitian penyebab kebakaran kilang atau adanya direktorat khusus manajemen risiko. Namun, yang utama adalah dijalankan atau tidaknya program komprehensif mitigasi resiko melalui audit, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan kilang beserta infrastrukturnya dalam rangka meningkatkan keandalan kilang,” ujarnya.
Mulyanto khawatir aspek ini tidak dijalankan dengan baik oleh Pertamina, karena program tersebut menuntut anggaran yang tidak sedikit dengan kondisi kilang yang kompleks dan semakin tua.
Belum lagi tidak sedikit kilang atau depo Pertamina yang jaraknya berdekatan dengan pemukiman penduduk seperti di Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta atau di Makassar, Sulsel.
“Ini potensi risikonya besar,” tandasnya.
Polinet Sebut Tangki Depo Tidak Layak
Kisruh tentang Depo Pertamina Makassar yang terletak di Jalan Sabutung, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulsel, juga pernah mendapatkan sorotan dari Public Policy Network.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Polinet adalah usia pakai Depo atau yang disebut dengan life time.
Polinet membeberkan bahwa data yang mereka dapatkan dari hasil investigasi menunjukkan usia tangki Depo Pertamina Makassar kini sudak tak layak pakai dan dapat membahayakan keselamatan.
“Bahwa usia atau life time tangki sudah tidak memenuhi standar API 2510. Sebab untuk Depo Makassar umur tangki sudah 47 tahun, (terhitung) mulai dari 1975. Padahal standar yang ditentukan oleh API dan NFPA itu hanya 35 tahun,” terang Direktur Polinet Rizal Pauzi.
Polinet juga secara tegas menyatakan bahwa jarak dari Depo Pertamina Makassar ke pemukiman warga yang hanya berkisar ±19 meter melanggar standarisasi yang ditentukan oleh API (American Petroleum Institute) dan NFPA (National Fire Protection Association).
“Kondisi ini tidak sesuai dengan standar acuan Pertamina yang merujuk pada API dengan jarak minimum 60 meter dan NFPA yang menetapkan jarak minimum 122 meter,” tambahnya.
Senada dengan itu, salah satu Peneliti Polinet, Nayla, juga membeberkan fakta yang ditemukan diantaranya soal safety atau keamanan operasional di lingkungan Depo Pertamina.
“Kemudian kontrol dan safety system yang digunakan masih manual, padahal harusnya sudah automasi. Sebab sistem manual sangat mengancam masyarakat sekitar karena sangat potensial untuk terjadi ledakan dan kebakaran,” ungkap Nayla.
Polinet juga mengungkapkan, suatu keharusan bagi pihak pertamina untuk membuka data berkaitan dengan beberapa temuan tersebut ke publik.
“Termasuk hasil evaluasi dari pihak terkait seperti (Dirjen Migas) untuk menilai akurasi kelayakan operasional DEPO Pertamina Makassar,” bebernya.
Polinet menemukan, jika melihat konstruksi Depo Pertamina Makassar ditemukan hal-hal yang fundamental tidak sesuai design. Maka bukan tidak mungkin akan mendatangkan bencana dikemudian hari seperti kejadian meledaknya depo pertamina yang ada di Plumpang Jakarta Utara.
Olehnya itu, Polinet meminta kepada Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar untuk mengambil langkah-langkah antisipasi demi menyelamatkan warga kota Makassar dari ancaman dan bahaya akibat keberadaan Depo Pertamina.
“Kami juga mendorong Pertamina dan PT. Pelindo untuk benar-benar memberi solusi sesuai tugas pokok masing-masing dalam menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Nayla.
