JAKARTA, EDUNEWS.ID-Disela-sela konferensi pers terkiat penetapan tersangka terhadap Bupati Musi Banyuasin Doni Reza Alex Noerdin, Pimpinan KPK menyampaikan keprihatinannya atas dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bahwa dinasti politik tidak hanya terjadi di Banyumasin saja, melainkan juga bisa saja terjadi di daerah-daerah lainnya. Alexander juga menyatakan bahwa sebelumnya juga terjadi hal yang serupa di kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan juga di Cimahi.
“Persoalan dinasti politik ini merupakan keprihatinan bersama. Saya kira tidak hanya terjad di Banyumasin saja, melainkan juga di daerah-daerah lainnya juga mempraktekan hal yang sama (Dinasti Politik),”ujar Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung merah putih KPK Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu, (16/10/2021).
Dikesemapatan yang sama, Alex juga menyatakan tidak ada yang salah dengan adanya dinasti politik, yang mana dimaksud dengan dinasti politik ini ialah meneruskan jabatan orang tuanya ataupun anggota keluarganya dalam sturktur pemerintahan atau instansi tertentu.
Hanya saja, kata Pimpinan KPK itu, apabila seseorang meneruskan jabatan pada anggota keluarganya sebagai kepala daerah atau di suatu badan instansi tertentu, dirinya cenderung akan menutupi kekurangan yang dilakukan oleh keluarganya sebelumnya.
“Ada kecurangan penggantinya itu kalau jadi kelarga, pasti akan menutup-nutupi kekurangan yang ada pada keluarganya yang menjadi pejabat publik sebelumnya. Bahkan mereka akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan pendahulu mereka sebelumnya,” terangnya.
Disi lain, lanjut Alex adanya dinasti politik dibeberapa daerah juga pada akhirnya menjadi salah satu pintu masuk akan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Ya Akhirnya muncullah dinasti-dinasti poltik di beberapa daerah yang saat ini menjadi pintu masuk adanya praktek KKN,” tandasnya (int/pr)
