MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pasca meledaknya Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara yang menewaskan 33 warga, kini Depo Pertamina Makassar mulai menjadi sorotan.
Hal ini lantaran letak Depo Pertamina Makassar diduga sangat dekat dengan kawasan padat penduduk.
Diketahui Depo Pertamina Makassar tersebut berada di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
Sorotan pertama, datang dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Makassar.
Ahmad Nurfajri Syahidallah menilai pihak pemerintah dan pertamina perlu mempertimbangkan dengan serius perihal letak Depo Pertamina Makassar.
“Saya menganggap bahwa untuk kepentingan keselamatan masyarakat, Buffer Zone menjadi sangat penting. Seperti yang diwartakan oleh Erick Thohir, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi seluruh wilayah depo BBM yang dekat dengan area pemukiman warga,” ucap Ahmad saat dikonfirmasi, Rabu (3/5/2023) malam.
Menurutnya, ada opsi terbaik yang dapat diambil Pertamina dan Pemerintah dalam menangani perasaan was-was masyarakat.
“Depo Pertamina Makassar yang pindah lokasi. Kemudian mencari tempat yang cocok dan jauh dari kediaman warga. Sebab, jika Depo Pertamina Makassar yang dipindahkan, cost sosialnya tidak sebesar memindahkan warga sekitar Depo Pertamina Makassar”, jelasnya.
Lebih jauh, dia menegaskan agar DPR membuka forum terbuka dan menghadirkan pihak terkait guna membahas masalah ini.
“Saya rasa jika usul itu ditolak, maka persoalan ini perlu dibahas di DPR. Persoalan di DPR itu menghadirkan Pemilik Perusahaan, Komisi terkait di DPR, dan warga sekitar Depo Pertamina Makassar. Hal ini bertujuan untuk transpansibilitas fasilitas publik yang sebisa mungkin tidak menyebabkan kerugian pada masyarakat,” tutup Ahmad.
Sorotan kedua, datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Makassar Timur (Maktim).
Ketua Umum IMM Cabang Maktim, Roki Sugara turut prihatin dengan letak Depo Pertamina Makassar yang diduga sangat dekat dengan kawasan padat penduduk.
“Kekhawatiran terhadap letak Depo Pertamina Makassar yang dekat dengan pemukiman warga tentu perlu diperhatikan, sebab hal itu menyangkut nyawa orang banyak,” kata Roki saat dihubungi, Sabtu (6/5/2023) siang.
Roki mewanti-wanti jika hal tersebut tidak segera disikapi, maka kejadian ledakan seperti Depo Plumpang Jakarta Utara, bisa saja terulang di Makassar.
“Berkaca pada kejadian ledakan Depo Pertamina di Plumpang Jakarta yang menewaskan puluhan warga. Tentu kita tak menginginkan hal yang sama, sehingga letak Depo Pertamina Makassar itu perlu ditinjau kembali keberadaannya,” ujarnya.
Roki mengaku telah mendalami berbagai informasi dan menduga pihak Pertamina belum menjalankan SOP dengan benar.
“Terlebih banyak indikasi yang menunjukkan pihak pertamina tidak menjalankan sesuai SOP. Jarak Kilang dengan pemukiman yang dekat, hingga tidak standbynya penjaga di lokasi kilang tersebut,” tambah Roki.
Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu mengajak berbagai elemen untuk turut menyuarakan persoalan ini.
“Kita sebagai pemuda yang sadar dengan itu, perlu bersama-sama menyuarakan hal tersebut, agar apa yang kemudian menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi,” ujar Roki.
Dia menegaskan agar pihak Pertamina dan Pemerintah tidak tutup mata.
“Pihak pertamina dan pemerintah juga seharusnya tak menutup mata dengan kondisi yang ada di tempat tersebut. Keselamatan masyarakat tentunya lebih utama,” tutupnya.
Sorotan ketiga, datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar.
Ketua Umum PMKRI Cabang Makassar, Maria Yustina Agnes Parera mengatakan letak Depo Pertamina Makassar wajib menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.
“Kita tahu bahwa Depo Pertamina ini adalah salah satu objek vital maka sudah seharusnya dilakukan sistem zonasi,” ucap Yustina Parera saat dihubungi oleh edunews.id, Senin (8/5/2023) pagi.
Lebih lanjut, Yustina Parera menjelaskan sebaiknya objek vital direlokasi dari pemukiman padat penduduk demi meminimalisir resiko korban jiwa.
“Kita ketahui sendiri bagaimana bahaya yang bisa ditimbulkan jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari Depo Pertamina,” tambahnya.
Yustina turut khawatir kejadian yang sama dapat terjadi di Depo Pertamina Makassar sebagaimana peristiwa ledakan Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara yang merenggut 33 korban jiwa.
“Jangan sampai kejadian yang terjadi di Plumpang Jakarta terulang di Makassar,” ujar Yustina.
Dia pun memberikan penekanan pada upaya mitigasi yang menjadi kewajiban pihak Pertamina.
“Kita seharusnya sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk dari hal tersebut, apalagi melihat jarak dari Depo tersebut letaknya tidak sesuai dengan standar keamanan,” ucapnya.
“Bukan hanya terkait letak Depo tersebut tetapi persoalan keamanan dari sebuah objek vital harus diperhatikan dan harus dijaga dengan ketat. Banyak bahaya yang bisa ditimbulkan ketika sebuah depo Pertamina tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, apalagi lokasinya yang dekat dengan pemukiman, kita tidak bisa menutup kemungkinan buruk yang bisa saja ditimbulkan,” sambung Yustina.
Untuk itu, Ketua Umum PMKRI Cabang Makassar menilai alternatif untuk menyelamatkan warga dari bahaya adalah dengan memindahkan Depo Pertamina ke lokasi yang lebih aman.
“Solusi yang paling baik dari situasi terkait Depo Pertamina Makassar adalah dipindahkan ditempat yang memang lebih baik standarisasinya, sehingga kita semua bisa menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi,” tutupnya.
Sorotan keempat, datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar.
Ketua Bidang Kebijakan Publik,
Muh. Imran beranggapan letak kilang minyak Pertamina yang dekat dengan pemukiman warga mesti menjadi perhatian khusus pemerintah dan publik.
“Tentu permasalahan jarak ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab sudah ada beberapa kilang minyak yang meledak bahkan memakan korban sampai memicu kebakaran hebat karena jaraknya yang sangat dekat dari pemukiman warga,” jelasnya saat dihubungi, Sabtu (29/4/2023) malam.
Menurutnya, pihak Pertamina harusnya mengedepankan keselamatan warga sekitar.
“Kalau memang Pertamina peduli maka kondisi ini wajib ditindaklanjuti, lagi-lagi demi keselamatan warga sekitar,” tegas Imran.
Sorotan kelima, datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Koorkom UNHAS.
Ketua Korkom IMM Unhas, Engki Fatiawan mengatakan bahwa Depo Pertamina Makassar terlalu dekat dengan pemukiman warga dan seharusnya tidak boleh seperti itu.
“Jika dilihat dari jarak depo pertamina yang sangat dekat dengan pemukiman warga ini sebenarnya sangat berbahaya jika terjadi kebakaran atau ledakan di depo pertamina. Hal itu akan berdampak ke pemukiman warga,” ucap Engki saat dihubungi, Minggu (7/5/2023) pagi.
Engki juga mengatakan jika hal tersebut tidak digubris oleh pemerintah dan pihak pertamina maka protes dari masyarakat akan terus berlanjut.
“Jika pemerintah dan pihak pertamina tidak melakukan peninjauan terhadap depo tersebut maka kita akan terus memprotes keberadaan depo itu. Nyawa seseorang lebih berharga dari harta dan uang. Olehnya itu, kami meminta agar hal tersebut dipertimbangkan,” tegasnya.
Lanjut Engki, seharusnya tembok pembatas Depo Pertamina memiliki jarak minimal 500 meter dari pemukiman warga.
“Harusnya depo pertamina itu memiliki jarak yang jauh dari pemukiman warga. Jarak idealnya sekitar 500 meter sampai 1 km. Hal ini diupayakan untuk mengamankan dampak ledakan atau kebakaran dari suatu depo BBM,” ungkap Engki kepada edunews.id.
