MAJENE, EDUNEWS.ID – Pengurus PMKRI Cabang Majene menantang PJ Gubernur Sulbar yang baru menyelesaikan problematika sosial di wilayahnya.
Diketahui, Presiden Jokowi secara resmi telah menunjuk Bahtiar Baharuddin sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Prof Zudan Arif Fakhrullloh.
Dia dilantik hari ini di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Sementara itu, PMKRI Majene menilai kinerja Pemprov sebelumnya yang belum tuntas, seperti masalah krisis air bersih di Majene dan masalah Stunting di Sulbar.
Keterangan tertulis yang diterima edu news.id, pengurus PMKRI Majene berharap Pj Gubernur Sulbar yang baru supaya menindaklanjuti penyelesaian persoalan yang menjadi keresahan masyarakat selama ini.
“Salah satu program prioritas dari pemerintah provinsi Sulbar yaitu; menuntaskan penanganan masalah 4+1 (kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah, kawin muda, dan inflasi),” tulis pengurus PMKRI Majene dalam keterangannya.
Pihak PMKRI Majene juga menuliskan perihal angka inflasi tertinggi yang terjadi di Mamuju sebesar 2,49 persen.
“Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,53. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,49 persen dengan IHK sebesar 104,85 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 105,96,” tulisnya.
“Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,34 persen; kelompok transportasi sebesar 0,74 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,67 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,76 persen,” tulisnya.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,14 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen.
Selain itu, data (BPS) Saluran Air Bersih 69,383. Data Tahun 2023 mencapai 4.539 warga 5 kecamatan di mamuju tengah imbas kemarau.
Sementara tahun 2024 masih ada beberapa wilayah kabupaten mengalami krisis air bersih seperti di RSUD Pasangkayu dan beberapa wilayah lainya tempat kos para mahasiswa di Majene.
