MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Ratusan massa dari aktivis dan warga Pulau Lae-Lae mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (17/5/2023) siang.
Mereka mendesak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman agar membatalkan proyek reklamasi Pulau Lae-Lae.
“Kami tidak mau direklamasi karena itu akan mematikan semua mata pencaharian kami, kita kan dari warga Lae-Lae kebanyakan melaut (nelayan) ” kata Sarfiah salah satu massa aksi kepada edunews.id.
Sarfiah yang juga merupakan warga Pulau, mengatakan bahwa pihak CPI telah berkali-kali mendatangi Pulau Lae-Lae.
“Sudah berkali-kali pihak CPI masuk ke Pulau Lae-Lae memasang patok batas, dan itu tanpa sepengetahuan kami,” ungkapnya.
Saat ditanya bagaimana jika tuntutan tidak terpenuhi, ia menjawab akan terus berjuang menyuarakan aspirasinya.
“Terus maju, sampai kapanpun terus diperjuangkan, demo terus,” ujar Sarfiah.
Dia pun berharap Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berpihak kepada masyarakatnya ketimbang pebisnis.
“Ya semoga saja dia mendengar aspirasi kita dari pulau Lae-Lae dan membantu kita menolak reklamasi itu,” harapnya.
Berdasarkan pantauan edunews.id, massa aksi membawa berbagai spanduk penolakan dan mobil komando.
Aksi protes ini juga dihadiri oleh anak-anak Pulau Lae-Lae, nelayan hingga orang tua usia lansia.
Mereka datang dari Pulau Lae-Lae menggunakan perahu nelayan, kemudian ke kantor Gubernur mengendarai mobil angkot pete-pete.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rencananya akan mereklamasi laut Makassar tepatnya di kawasan Pulau Lae-Lae.
Rencana reklamasi Pulau Lae-Lae tersebut
berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 180/1428/B.Hukum.
Dalam proyek reklamasi ini, pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak CPI, yang diketahui membutuhkan lahan sekitar 11-12 ha.
Dibalik janji-janji pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih sejahtera, proyek reklamasi Pulau Lae-Lae mengalami penolakan nelayan, aktivis, dan warga yang bermukim di pulau.
Penolakan ini lantaran proyek reklamasi dinilai mendatangkan malapetaka terhadap kehidupan masyarakat pesisir hingga disinyalir merusak lingkungan.
