JAKARTA, EDUNEWS.ID – Laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai tingkat pemulihan listrik di Aceh pasca-bencana banjir dan longsor menuai kritik tajam dari parlemen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, TA Khalid, menilai laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto tidak akurat dan menuduh Bahlil sengaja memberikan data palsu.
Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025, bahwa pemulihan listrik di Aceh sudah mencapai 93 persen dan kemudian meningkat menjadi 97 persen.
Khalid : Baru 60 Persen Menyala di 18 Kabupaten/Kota
TA Khalid membantah keras data tersebut. Menurutnya, kondisi riil di lapangan, khususnya di 18 kabupaten/kota yang terdampak parah, menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui sambungan telepon pada Selasa (9/12/2025), dilansir dari kompas.com
Khalid mendesak para pembantu Presiden untuk bersikap jujur dan melaporkan kondisi sesungguhnya kepada kepala negara.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.
Khalid menegaskan bahwa kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, khususnya dalam penanganan bencana. Data yang salah akan memperlambat penyaluran bantuan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Khalid juga memperingatkan potensi manipulasi data di sektor bantuan lain jika laporan awal ini tidak dikoreksi.
“Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.
Khalid menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kerja untuk rakyat, tanpa adanya korban akibat laporan palsu. “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya. (*)
