JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa meskipun nominal Dana Desa pada tahun 2026 menurun, anggaran total untuk desa justru melonjak lebih dari 100%. Kenaikan ini berkat skema baru penyaluran dana yang memprioritaskan dukungan untuk Koperasi Desa.
Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI pada Selasa (2/9), Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp60,6 triliun untuk Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan alokasi Dana Desa tahun ini yang mencapai Rp70 triliun.
Namun, penurunan tersebut diimbangi dengan penempatan dana sebesar Rp83 triliun di Himpunan Bank Negara (Himbara). Dana ini akan digunakan sebagai pinjaman dengan bunga rendah untuk koperasi di tingkat desa. Angka ini merupakan akumulasi alokasi untuk periode 2025-2026.
“Jadi, kalau melihat dana desa lebih rendah dibanding tahun lalu, tapi kalau ditambahkan dengan anggaran penempatan untuk mendukung Koperasi Desa, itu meningkat lebih dari 100%,” ujar Sri Mulyani.
Secara kumulatif, total anggaran untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada 2026 tercatat sebesar Rp181,8 triliun. Mayoritas dari dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa yang baru.
Sri Mulyani menambahkan bahwa meskipun secara nomenklatur program ini terlihat seperti anggaran nasional, penempatannya tetap ditujukan untuk pembangunan di daerah. Skema ini menunjukkan perubahan fokus pemerintah dalam mengelola anggaran desa, dari sekadar alokasi langsung ke desa menjadi penguatan ekonomi desa melalui koperasi. (**)
