JAKARTA, EDUNEWS.ID – Poros Transisi Indonesia melalui Anggota DPD RI, Tamsil Linrung, meminta kesehatan Presiden Jokowi diperiksa.
Hal itu disampaikan Tamsil melalui Surat Terbuka yang ditujukan langsung ke Presiden Jokowi, Sabtu (3/2/2024).
Tamsil mengatakan, Poros Transisi Indonesia menilai perilaku Presiden berada diluar kewajaran.
“Oleh karena itu, melalui RDPU, Poros Transisi Indonesia meminta BAP DPD RI mempertanyakan rekam medis kesehatan jiwa Saudara Presiden. Saya atas nama Anggota DPD RI sekaligus Ketua BAP DPD RI bermaksud menyampaikan aspirasi dimaksud,” tulis Tamsil sebagaimana surat yang diterima edunews.id.
“Saya menyadari, menurut UU, rekam medis tergolong informasi yang dikecualikan. Namun, UU juga memberi ruang yang memungkinkan dibukanya informasi tersebut dengan seijin dan perkenan Saudara Presiden,” sambungnya.
Menurut Tamsil, kondisi kesehatan Presiden Jokowi perlu diketahui rakyat Indonesia.
“Bagaimana pun, rakyat perlu diyakinkan bahwa kondisi Saudara Presiden tetap dalam keadaan sehat jiwa dan raga dalam memutuskan kebijakan negara dan langkah-langkah politik Presiden terkait Pemilu 2024 yang penuh kontroversi,” tulisnya.
Tamsil menjelaskan, permintaan dibukanya rekam medis Presiden Jokowi berdasarkan sejumlah laporan warga secara formal ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD.
Laporan itu lalu dibahas pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri 12 perwakilan Poros Transisi Indonesia, Rabu (31/2/2024).
Adapun poin-poin aspirasi Poros Transisi Indonesia sebagai berikut:
Pertama, bahwa dalam menjalankan tugas, Saudara Presiden seringkali memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap dan tindakan Saudara. Saudara presiden dipandang seringkali melakukan kebohongan.
Kedua, bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Saudara Presiden telah menumpuk hutang yang demikian besar, mencapai Rp8.000 triliun. Kebijakan ini dikhawatirkan membahayakan negara ke depan.
Ketiga, bahwa Saudara Presiden ikut bertanggungjawab terhadap lahirnya UU Pro-Oligarki seperti UU Omnibuslaw dan UU IKN yang melapangkan jalan bagi oligarki untuk mendapatkan konsesi-konsesi ekonomi. Sementara kehidupan rakyat semakin sulit, terhimpit dan bahkan tergusur karena tidak sedikit tanah ulayat diambil alih oleh pengusaha atas nama negara.
Keempat, bahwa Saudara Presiden telah menciptakan dinasti politik dan terindikasi menjadi modal melanggengkan kekuasaan.
Upaya pelanggengan kekuasaan Saudara telah berkali-kali memunculkan kegaduhan politik yang tidak perlu.
Sebelumnya, berhembus isu presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kini, pelanggengan kekuasaan terindikasi dalam upaya mendorong putra kandung Saudara sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto.
Kelima, bahwa Saudara Presiden telah menciptakan kebobrokan politik di tanah air dengan tindakan cawe-cawe dan intervensi terhadap pelaksanaan Pemilu tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika demi memenangkan putra Presiden dalam Pemilu 2024.
