JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membela kebijakan efisiensi anggaran yang diiniasi Presiden Prabowo.
Diketahui, kebijakan tersebut menuai kritik publik lantaran Prabowo melantik banyak pejabat istana ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
Yusril mengatakan, penghematan anggaran dilakukan sebab 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, dengan penghematan 30 persen APBN guna membiayai program andalang pemerintah Prabowo-Gibran yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) serta puluhan megaproyek.
“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” kata Yusril.
