JAKARTA, EDUNEWS.ID – Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki pekan krusial. Dengan data per 7 Desember 2025 menunjukkan 916 korban meninggal dan ratusan ribu pengungsi, Civitas Akademika Universitas Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya menetapkan status Bencana Nasional, tetapi juga membuktikan ketegasan dengan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Dalam Surat Terbuka Untuk Presiden, yang dilansir pada Selasa (9/12/2025), Paramadina menyatakan bahwa tragedi yang dipicu hujan lebat tak henti ini bukan hanya faktor alam, melainkan akibat dari “kelalaian dan kezholiman manusia” yang berpotensi melibatkan pembalakan liar dan penyalahgunaan izin pemanfaatan hutan.
Bencana Nasional dan Sanksi Hukum
Paramadina memohon Presiden Prabowo untuk segera menetapkan status Bencana Nasional agar masyarakat terdampak di tiga provinsi memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca-bencana. Mereka menegaskan, keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi, sejalan dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Desakan tersebut diikuti dengan tuntutan yang lebih keras, yang menguji komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan supremasi hukum:
-
Hentikan dan Cabut Izin: Mendesak Presiden untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.
-
Usut Tuntas Pelanggaran: Memohon Presiden untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon tanpa izin, tindakan pembalakan ilegal, dan menjual hasil hutan secara ilegal.
Prioritas Pembangunan Pasca-Bencana
Selain tuntutan hukum, Paramadina juga memohon lima langkah konkrit pasca-penetapan Bencana Nasional, termasuk pemberian bantuan dan santunan yang layak bagi korban yang kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda.
Mereka juga mendesak agar pembangunan pasca-bencana memprioritaskan infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas agar fungsi pendidikan dan layanan publik dapat segera pulih.
“Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” tutup Civitas Akademika. (*)
