JAKARTA, EDUNEWS.ID – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak krusial, bahkan cenderung genting, bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut setidaknya ada lima jebakan ekonomi yang berpotensi menahan laju pertumbuhan dan membuat target ambisius pemerintah sulit tercapai.
Berikut adalah rangkuman tantangan mendesak yang harus diatasi pemerintah :
1. Bayang-bayang Kegagalan Program Desa dan Risiko Kredit Macet
Jebakan pertama berpusat pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Wijayanto menilai program ini dibangun secara top-down dan konsepnya terus berubah, jauh dari kematangan. Apalagi, skema pembiayaan yang mengandalkan kredit Himbara dengan jaminan dana desa membuka pintu lebar bagi kemacetan kredit (NPL) massal.
“Pengalaman Bumdes [Badan Usaha Milik Desa], baru sekitar 5% yang berhasil… Tingkat keberhasilan KDMP berpotensi lebih rendah,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi potensi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan program desa sebelumnya.
2. Pemangkasan TKD : Menghukum Daerah dan Melumpuhkan Layanan Dasar
Tantangan kedua datang dari kebijakan fiskal pusat. Keputusan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 17,7% dalam APBN 2026 dinilai akan menyebabkan kesulitan fiskal yang parah di tingkat Pemda. Ketergantungan daerah terhadap TKD sangat tinggi, di mana banyak kabupaten/kota membelanjakan 80-85% APBD hanya untuk belanja rutin.
Dampaknya bersifat domino, Pemda akan kesulitan membiayai belanja rutin, layanan dasar terancam tersendat, proyek pembangunan daerah terhenti, dan risiko pemangkasan pegawai honorer meningkat. Kondisi ini secara langsung akan mengurangi kontribusi daerah sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Mitigasi Bencana yang Melemah di Tengah Peningkatan Frekuensi
Tren frekuensi bencana alam terus menunjukkan peningkatan, namun tragisnya, alokasi anggaran BNPB justru menurun. Bersamaan dengan melemahnya kapasitas fiskal daerah akibat pemotongan TKD, Wijayanto menilai mitigasi bencana di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat lemah.
“Pemangkasan TKD membuat Pemda semakin tidak berdaya mencegah bencana dan membantu rakyat saat bencana terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, jika terjadi bencana besar, dampaknya akan langsung menekan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
4. Dramatisasi Korupsi : Menghambat Bisnis dan Merusak Reputasi
Jebakan keempat adalah isu perhitungan kerugian negara yang dianggap spekulatif dalam kasus korupsi besar. Wijayanto mencontohkan kasus korupsi Timah Rp 300 triliun (padahal PDRB Babel hanya Rp 75 T) dan kasus Oplosan Pertalite Rp 968 triliun (melampaui total subsidi BBM dan Elpiji).
Perhitungan yang terkesan ‘dramatis’ dan tidak proporsional ini dinilai menimbulkan ketakutan luar biasa di kalangan pelaku usaha dan membuat investor takut berinvestasi. Hal ini, berdampak negatif terhadap iklim usaha.
“Efeknya merusak reputasi bangsa… pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Pertumbuhan PDB ditekankan ke bawah,” jelasnya.
5. BUMN Sakit dan Penugasan yang Tidak Realistis
Terakhir, kondisi mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum sehat. Menurut data, 95% dividen BUMN hanya dihasilkan dari 8 entitas terutama 4 bank besar yang menggambarkan sulitnya hidup mayoritas dari 1.000 BUMN lainnya.
Meskipun demikian, BUMN yang tidak sehat, terutama yang berada di bawah holding baru Danantara, justru diberi penugasan non-inti yang dinilai tidak realistis, seperti proyek peternakan ayam atau waste-to-energy. Wijayanto menyarankan, Danantara harus diberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi jika ingin benar-benar bertransformasi menjadi Temasek atau Khazanah versi Indonesia di masa depan.
