JAKARTA, EDUNEWS.ID – Program ambisius pemerintah untuk menggenjot ekonomi perdesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terancam mandek. Bukan karena kekurangan dana atau SDM, melainkan gara-gara masalah yang mendasar, data desa yang tak akurat dan minimnya ketersediaan data presisi.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Sayangnya ada masalah di republik ini soal minimnya ketersediaan data desa yang presisi atau akurat di desa-desa,” kata Ferry dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Rabu (16/7/2025).
Ferry mencontohkan, untuk urusan sesederhana pendataan rumah tangga penerima gas LPG bersubsidi 3 kilogram saja, pemerintah masih kesulitan. Demikian pula dengan data petani dan lahan pertanian yang krusial untuk distribusi pupuk bersubsidi melalui koperasi desa.
“Banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan tentang data desa yang akurat dan presisi itu supaya nanti dalam rangka operasionalisasi kopdes itu akan bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Wamenkop Ferry menegaskan, saat ini data-data perdesaan yang ada cenderung bersifat semu (pseudo data), alias validitasnya kurang akurat.
“Kondisi ini berbahaya, karena data yang sifatnya semu pasti akan hasilkan keputusan semu,” ujarnya.
Artinya, kebijakan yang diambil berdasarkan data yang salah akan berujung pada program yang tidak tepat sasaran.
Melalui program Koperasi Desa Merah Putih ini, pemerintah sebetulnya berupaya membenahi data-data perdesaan yang bermasalah. Ferry yakin, pembenahan data ini akan memberikan efek besar bagi perekonomian desa.
Oleh karena itu, Ferry berencana menyampaikan langsung kepada Presiden mengenai pentingnya keputusan politik negara tentang pembangunan berbasis data di pedesaan yang lebih akurat. Ini menjadi langkah krusial untuk memastikan program-program pembangunan desa tidak lagi jalan di tempat (**)
