JAKARTA, EDUNEWS.ID-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini dalam pembahasan oleh pemerintah.
“Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak,” kata Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia Ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022).
Dia mengatakan saat ini beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar, lebih Rp 500 triliun sehingga jika ada kenaikan harga BBM, maka hal itu dalam upaya agar subsidi terus berlanjut.
“Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tetapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi, dan ini sudah ditetapkan 2023,” jelasnya.
Namun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi pada kuartal III tahun ini. “(Rencana kenaikan BBM subsidi) Masih dirapatkan dengan Pak Presiden. Tidak di kuartal III. Kita lihat tahun depan. Subsidi masih dirancang,” kata di acara Peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan sekaligus HUT ke-56 Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8/2022).
Airlangga enggan membeberkan skenario kenaikan harga BBM subsidi di kisaran berapa persen. “Yang reasonable (persentase kenaikan harga BBM subsidi), masih dikaji. Yang penting pagu anggaran subsidi tahun ini tidak terlewati. Kalau naik (melewati pagu anggaran) nanti ada penyesuaian (harga),” kata dia.
Airlangga minta publik untuk sabar menunggu keputusan Presiden terkait kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. “Message-nya nunggu keputusan presiden. Jadi kita tunggu rapat dengan Bapak Presiden,” tutur Airlangga.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan.
Menurut Luhut, dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (19/8), Presiden Jokowi telah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan pertalite dengan harga saat ini.
sumber: antara
