MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penjabat Direktur Utama Perumda Air Minum atau PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar membantah rumor soal Manajemen yang tidak mengurus pembayaran dana bagi para pensiunan.
“Pegawai Purna Tugas dan memasuki masa pensiunan tidak mendapatkan apa apa adalah pernyataan sesat dan menyesatkan. Salah besar itu dan dipelintir oleh pihak pihak yang tidak mengerti soal ini,” tandasnya kepada media, Rabu (30/3/2022).
Beni menjelaskan bahwa para pensiunan memiliki hak dana pensiun dari DAPENMA Pamsi, BPJS Ketenagakerjaan, Dana Tabungan Masa Depan (TMDP) dari Perusahaan, dan Dana Hari Tua berupa pengembalian tabungan Dari Koperasi Karyawan.
Adapun yang belum diterima hanya dana pensiun dari Asuransi Bumiputera yang merupakan Tabungan Hari Tua.
“Tidak adanya pembayaran dana pensiun dari Bumiputera, murni bukan kesalahan Manajemen, tetapi ada LHP dari BPKP yang melarang adanya pembayaran iuran ke Bumiputera terhitung sejak tahun 2019 sampai sekarang,” terang Beni.
Dirinya menambahkan bahwa keuangan Bumiputera sendiri bermasalah sehingga kesulitan membayar klaim atas ribuan pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masuk dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI.
Persoalan ini, kata Beni, telah dimediasi namun tidak ada titik temu. Pihaknya pun sedang menyiapkan tuntutan hukum untuk mengamankan dana perusahaan.
“Sebelumnya dana yang tersimpan di Bumiputera itu ada sekira Rp 80 Milyar dan semakin berkurang menjadi hanya sekira Rp 76 Milyar. Makanya kita akan menggugat Asuransi Bumiputera, khawatirnya saldo perusahaan di sana semakin habis dan tidak tahu apa penyebabnya,” pungkasnya.
