MAMUJU, EDUNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju Tengah Sulawesi Barat, menemui Dinas Transmigrasi guna menyelesaikan persoalan lahan.
HMI Mamuju Tengah menilai, Transmigrasi Mamuju Tengah tidak serius dalam mengurusi persoalan lahan warga transmigrasi di Saluandeang, Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah.
Hal ini disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Mamuju Tengah, Masbur, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah, Senin (12/6/2023).
“Ada dua isu polemik di Dinas Transmigrasi Mamuju Tengah, yakni lahan pembagian warga transmigrasi yang berada di Salundeang, sampai saat belum ada kejelasannya. Kedua, jaminan kehidupan bagi masyarakat transmigrasi yang dinilai tidak layak konsumsi yang disalurkan oleh pihak Dinas Transmigrasi Mamuju Tengah,” kata Masbur.
Tidak hanya itu, pihaknya menilai dinas transmigrasi tidak mampu menjamin masyarakat yang ada di Salundeang.
“Persoalan ini sudah lama tetapi dibiarkan saja berlarut, ini menandakan bahwa Kadis Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah tidak mampu menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.
Belum lagi kata Maabur, bantuan jaminan hidup mereka jauh dari kata layak.
“Bayangkan saja pak berasnya berwarna hitam. Garam dan kecapnya benar benar tidak layak konsumsi, ini manusia pak,” terangnya.
Dengan begitu, Masbur meminta untuk penerimaan tahap ketiga agar dapat ditunda sampai persoalan saat ini tuntas dan aman.
“Kami dari HMI meminta DPRD Mamuju Tengah untuk menunda gelombang ketiga ini, dan DPRD menyurat ke Sekda untuk mengevaluasi Kepala OPD-nya terkhusus Kadis Transmigrasi,” ujar Masbur.
Menyikapi pernyataan HMI, Ketua Komisi lll DPRD Mamuju Tengah, Hamka minta kepala Dinas Transmigrasi Mamuju Tengah dalam hal ini Muhammadiah agar dapat menyiapkan data konkrit yang dipermasalahkan dalam RDP tersebut.
“Saya minta kepada kepala Dinas Transmigrasi, untuk menyiapkan data data yang dibutuhkan,” kata Hamka.
Hamka berharap pada saat Komisi lll melaksanakan kunjungan kerja dilapangan, agar kiranya Dinas Transmigrasi memberikan data-data yang valid.
“Sehingga ini menjadi angin segar buat kita, ketika nanti kita rapat kembali bersama adik-adik HMI agar data itu benar-benar sesuai dengan tuntutan HMI,” ujarnya.
