JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) dengan tegas serukan tolak politik uang dalam Pilkada 2024 dan Netralitas ASN, TNI, Polri, Kades, KPU dan Bawaslu.
Pilkada 2024 diikuti 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan serentak pada Rabu 27 November 2024.
Wakil Ketua Komisi Hukum Dan Keamanan Nasional PB HMI, Muhammad Aldiyat Syam Husain mengatakan, salah satu indikator Pilkada berkualitas jika pemilih memilih pilihannya tanpa adanya intervensi dan intimidasi maupun iming-iming pemberian, misalnya seperti politik uang.
“Politik uang ini tidak mendidik pemilih dalam berpolitik sementara yang diinginkan adalah pendidikan politik. Untuk itu masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya di pilkada serentak 2024,” terangnya.
Aldiyat menegaskan pentingnya netralitas ASN,TNI, Polri, Kades, KPU dan Bawaslu untuk menjaga profesionalitas pada Pilkada Serentak 2024.
“Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada Serentak 2024 ini dan untuk menghadirkan pilkada yang berkualitas kuncinya adalah taat pada aturan hukum,” jelasnya.
Dengan demikian, Aldiyat berharap agar semua pihak mau menjaga stabilitas politik untuk menjaga keamanan dalam Pilkada.
“Kami harap kita saling menjaga dan Pilkada serentak 2024 ini sebagai momentum kemajuan daerah dengan melahirkan pilkada berkualitas, damai dan bersih agar terpilih pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat”.
