SINJAI, EDUNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Sinjai menggelar aksi demonstrasi besar pada Jumat (12/12/2025), menyoroti empat isu yang mereka nilai mencederai tata kelola pemerintahan dan merugikan masyarakat Kabupaten Sinjai.
Isu-isu yang diangkat meliputi dugaan mafia distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maraknya aktivitas tambang galian C ilegal, pelanggaran lingkungan pada operasional pabrik porang, hingga dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Polres Sinjai.
Dalam orasinya, HMI MPO menegaskan bahwa praktik ilegal tersebut telah merugikan nelayan, petani, dan pelaku UMKM akibat kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang tidak wajar. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas rantai distribusi BBM yang dikendalikan oleh oknum berkepentingan.
Selain itu, mahasiswa menyoroti aktivitas tambang galian C ilegal yang dibiarkan beroperasi tanpa izin resmi, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam bencana ekologis. HMI MPO menuntut pemerintah daerah dan aparat hukum segera menutup lokasi tambang serta memproses pelakunya secara hukum.
Persoalan lain yang diangkat adalah dugaan pelanggaran Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh salah satu pabrik porang di Sinjai, khususnya terkait penimbunan material yang membahayakan ekosistem. HMI MPO meminta dinas terkait meninjau ulang perizinan dan memberikan sanksi tegas.
Tidak hanya sektor publik, institusi kepolisian setempat juga menjadi sorotan. HMI MPO mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Propam Polri menginvestigasi dugaan pungutan liar dalam layanan publik di Polres Sinjai, yang dinilai telah mencoreng nama baik institusi.
Aksi Dihadang Premanisme Terorganisir
Sayangnya, aksi damai yang digelar HMI MPO diwarnai insiden penghadangan dan intimidasi. Sebelum sempat memulai demonstrasi, massa HMI MPO diadang oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) yang bersikap agresif dan nyaris melakukan kekerasan fisik.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai menduga penghadangan ini bukan aksi spontan, melainkan tindakan terorganisir yang dikendalikan oleh aktor intelektual yang memiliki kepentingan terhadap praktik ilegal yang sedang mereka kritisi.
“Pola penghadangan ini bukan aksi spontan. Ini adalah bentuk nyata upaya pembungkaman ruang demokrasi,” tegas Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai.
HMI MPO juga menyayangkan keterlambatan aparat kepolisian dalam memberikan pengamanan, yang membuat massa aksi harus menghadapi ancaman intimidasi tanpa perlindungan memadai.
HMI MPO berjanji akan melaporkan insiden premanisme ini kepada pihak berwenang dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas mobilisasi kelompok intimidatif tersebut.
“Ini bukan hanya serangan terhadap HMI MPO, tetapi serangan terhadap demokrasi. Kami tidak akan mundur,” tutup Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai.
