JAKARTA, EDUNEW.ID – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera memberikan kepastian pengakuan jabatan fungsional akademik dan masa kerja dosen tetap non-PNS yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pihak DPP ADAKSI juga meminta kementerian segera melakukan sosialisasi agar dosen dan pengelola kepegawaian perguruan tinggi memahami mekanisme pengakuan tersebut.
Ketua Bidang DPP ADAKSI, Jonris Tampubolon, menilai perlu ada penghargaan terhadap rekam jejak akademik dosen sebelum menjadi PNS. Pengalaman mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu diperhitungkan dalam keberlanjutan karier mereka.
“Negara harus menghargai rekam jejak dan masa kerja yang telah diperoleh secara sah,” ujar Jonris saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Jonris, perubahan status kepegawaian seharusnya tidak membuat dosen kehilangan pengakuan atas capaian akademik sebelumnya. Dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dan menjalankan tridarma perguruan tinggi membutuhkan kepastian untuk melanjutkan pengembangan karier.
Dalam desakannya, ADAKSI menyoroti pengakuan jabatan akademik sebelum menjadi PNS, masa kerja dan capaian kinerja yang tercatat dalam SISTER, serta kejelasan petunjuk teknis. Organisasi tersebut juga meminta percepatan penyelesaian administrasi agar tidak menghambat kenaikan jabatan, sertifikasi, dan pengembangan karier dosen.
Terkait kebutuhan sosialisasi, ADAKSI berharap Prof. Sri Suning Kusumawardani selaku Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Sosialisasi diharapkan memperjelas persyaratan, dokumen pendukung, alur pengajuan, dan mekanisme penanganan kendala administrasi. Forum tersebut juga dapat membuka ruang dialog bagi dosen untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kejelasan informasi dan tindak lanjut diperlukan agar dosen memiliki panduan dalam mengurus pengakuan jabatan fungsional serta masa kerja. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dapat berjalan lebih terarah dan mendukung keberlanjutan karier akademik dosen. (rls)

