MAKASSAR, EDUNEWS.ID — Pihak Asosiasi Dosen menyarankan agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menuntaskan persoalan dalam pemilihan rektor sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sebelum melanjutkan prosesnya setelah Lebaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) menyusul terhentinya sementara pemilihan rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) akibat laporan dugaan kecurangan yang sedang ditangani kementerian.
ADAKSI memperoleh informasi dari anggota di kedua kampus serta menelaah pemberitaan media. Informasi tersebut menjadi bahan kajian internal organisasi untuk mendorong penyelesaian yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Ketua Bidang DPP ADAKSI, Jonris Tampubolon, mendorong kementerian menggunakan waktu menjelang akhir tahun untuk menyelesaikan pengaduan sekaligus memastikan pengelolaan kampus tetap berjalan dengan lancar.
“Melihat Persoalan yang terdapat pada dua PTN, kami mendorong pihak Kementerian untuk fokus membenahi dan memastikan PLT Rektor yang telah ditunjuk bekerja terus dengan baik,” ungkap Jonris (20/11/2026).
Di UNM, pilrek periode 2027–2031 terhenti pada tahap penentuan nomor urut tujuh bakal calon. Sementara itu, pilrek UPNVJ periode 2026–2030 terhenti setelah penetapan Anter Venus, Memen Kustiawan, dan Abdul Halim sebagai calon.
Kementerian sebelumnya menyatakan bahwa pengaduan ditangani secara objektif melalui koordinasi Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memastikan prosedur pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Di luar kedua kampus tersebut, ADAKSI juga mencermati rencana pilrek di Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Tanjungpura (Untan), Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Universitas Cenderawasih (Uncen), dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
“Menjelang Akhir Tahun 2026, kami sarankan Kemdiktisaintek melaksanakan setiap proses pemilihan dan demokrasi di kampus di pertengahan tahun 2027 saja,” katanya.
Ia mengusulkan agar tahapan pemilihan yang melibatkan suara menteri dan senat dilaksanakan setelah Lebaran, dengan rentang April–September 2027 sebagai waktu yang disarankan. Menurutnya, jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk membenahi persoalan sekaligus mendukung suasana pemilihan yang lebih tenang, fokus, dan transparan.
Bagi kampus yang masa jabatan rektornya berakhir sebelum pemilihan selesai, ADAKSI menyarankan agar kementerian mempertimbangkan penunjukan pelaksana tugas (Plt.) rektor sesuai ketentuan. Langkah ini diusulkan untuk mendukung netralitas selama masa transisi serta menjaga pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan akademik tetap berjalan secara profesional.
Pelaksanaan pilrek setelah Lebaran 2027 dan penunjukan Plt. rektor masih merupakan bersifat usulan. Terkait kepastian jadwal, mekanisme pemilihan, dan pengisian kepemimpinan sementara tetap mengikuti keputusan resmi kementerian serta ketentuan yang berlaku.

