JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada jajaran menteri untuk meningkatkan stabilitas keamanan. Jokowi mencontohkan masalah iuran BPJS yang dikritik banyak pihak.
“Dalam rapat terbatas Polhukam, yang pertama saya ingin sampaikan mengenai politik dan keamanan. Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Jokowi meminta agar urusan BPJS kesehatan tidak sampai menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, jika diterangkan dengan cara yang tidak baik malah akan menimbulkan masalah.
“Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat,” papar Jokowi.
Jokowi mengatakan sudah ada 96 juta rakyat yang menikmati fasilitas kesehatan gratis. Dia mengatakan rakyat menerima fasilitas tersebut melalui program penerima bantuan iuran (PBI).
“Padahal, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke RS yang ada di daerah… 96 juta kita gratiskan lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini,” jelas Jokowi.
Jokowi mengatakan tahun depan, subsidi BJPS sebesar Rp 48,8 triliun.
“Tahun 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS sudah Rp 48,8 triliun ini angka yang besar sekali,” ucapnya.
Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memberi pengertian kepada masyarakat dengan baik terkait BPJS. Dia meminta jajarannya memberi penjelasan dengan hati-hati.
“Kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin, padahal sekali lagi, yang digratiskan sudah 96 juta jiwa. Lewat tadi subsidi yang kita berikan,” ujarnya.
dtk
