JAKARTA, EDUNEWS.ID – Polda Metro Jaya melarang demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta karena ada agenda sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT RI ke-75.
“Karena adanya pidato kenegaraan dan sidang tahunan di Gedung DPR/MPR, di depan tidak boleh dilakukan sama sekali demo, di depan Gedung DPR/MPR,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/8/2020).
Yusri mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 6.300 personel gabungan dari Polri TNI, dan Satpol PP untuk mengawal agenda sidang tahunan dan pidato kenegaraan itu.
Menurutnya, aparat akan menghalau massa agar tidak melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR.
“Kalau (ada massa) ya, jadi di depan tetap tidak boleh,” kata dia.
Sebelumnya, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan perempuan berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada hari ini.
“Kita akan aksi di Kemenaker dahulu, setelah Jumatan baru ke DPR,” tutur salah seorang perwakilan Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/8/2020).
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus di sekitar Gedung MPR/DPR, Jumat (14/8/2020). Rekayasa lalu lintas itu baru akan diterapkan jika terjadi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi.
Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus. Biasanya, sidang tahunan digelar sehari sebelum peringatan kemerdekaan 17 Agustus, yakni 16 Agustus.
cnn
