EDUNEWS.ID – Sebuah akrobat yang membuat nalar kita terpontang-panting. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang selama ini kita harapkan menjadi penjaga moral umat, tiba-tiba ‘lunglai’ di hadapan kekuasaan. Wajar, jika umat akan menilai, MUI telah terjebak pragmatisme, menukar konsistensi dengan janji manis pembangunan gedung. inilah yang kita sebut sebagai Riba Moral.
Masih terngiang-ngiang oleh pidato-pidato pedas para petinggi MUI. Mereka berdiri tegak menolak langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Kyai Cholil Nafis, misalnya, dengan sangat lantang di berbagai media menyebut bahwa forum itu jelas tidak berpihak kepada Palestina karena di sana ada Netanyahu sang jagal kemanusiaan. Awalnya umat dibuat terpukau, ada organisasi keagamaan terbesar, sekumpulan ulama yang berani berkata “tidak” pada hegemoni.
Ironisnya, sikap itu hanya bertahan seumur jagung. Dalam hitungan hari, setelah para pimpinan ormas ini bertemu Presiden, narasi ‘haram’ mendadak berubah menjadi dukungan “demi kemaslahatan”. Wajar kemudian umat bertanya, kemaslahatan siapa?. Di sisi lain, sulit untuk menutup mata bahwa ‘putar balik’ sikap ini bersambut dengan janji pemerintah yang akan membangunkan gedung kantor mewah bagi MUI di Jakarta Pusat.
Dalam khazanah syariat, Riba secara bahasa berarti al-ziyadah atau tambahan. Ia adalah pengambilan nilai lebih dari sebuah transaksi yang dilakukan secara batil atau tidak adil. Jika dalam urusan finansial riba adalah pengambilan bunga uang yang mencekik, maka dalam urusan kepemimpinan umat, Riba Moral adalah pengambilan keuntungan materi, berupa gedung dan fasilitas sebagai “bunga” dari hasil menggadaikan integritas.
Ada ketimpangan nilai yang membuat miris. MUI memberikan ‘pinjaman’ berupa dukungan politik dan legitimasi kepada pemerintah, lalu balasannya, mereka memungut “riba” berupa kantor yang megah di pusat Jakarta. Inilah praktik transaksi integritas yang paling kasar. MUI selama ini adalah institusi yang paling vokal mengharamkan riba finansial, namun pada saat yang sama mereka justru mempraktikkan “riba” dalam bentuk lain, mengambil surplus duniawi dengan cara menukarkan suara kritis terhadap isu kemanusiaan dan kedaulatan.
Kita perlu mengingatkan para ulama kita bahwa integritas itu tidak dibangun dengan beton dan semen. Ia tidak diletakkan di atas bangunan ber-AC, melainkan di atas batu karang konsisten dan keteguhan sikap. Gdung yaeng dibangun dari hasil kompromi atas prinsip adalah gedung yang rapuh secara spiritual. Ia hanya akan menjadi monumen ‘mati’ bagi runtuhnya independensi organisasi ulama.
Redaksi
