Makassar

Dugaan Korupsi Menara BTS, Kabid Hikmah IMM Makassar: Bukti Kabinet Presiden Tak Mampu Wujudkan Good Governance

Nasruddin, Kabid Hikmah dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Kinerja Kabinet Presiden Jokowi disoroti oleh Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik PC (Pimpinan Cabang) IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Kota Makassar, Nasruddin. Ia menyesalkan pergantian pemain di kabinet yang tidak pernah memenuhi harapan rakyat.

“Namun sampai sekarang ini reshuffle kabinet terus dilakukan namun belum memenuhi bagaimana kemudian yang diharap. Buktinya baru berjalan 3 bulan Menpora Dito Arieotedjo kini diduga terlibat kasus korupsi Menara BTS hingga munculnya misteri sebanyak Rp. 27 miliar”, ucap Nasruddin kepada edunews.id. pada Rabu (12/7/2023).

Nasruddin mengingatkan bahwa Presiden harusnya bertanggung jawab atas penyampaian ke publik soal komitmen untuk menerapkan ‘good governance’.

“Tatanan pemerintahan seharusnya mewujudkan good governance, sesuai yang menjadi misi Bapak Presiden yang disampaikan langsung pada tahun 2021 pada Acara Pembukaan Pleno Opening Plenary, yang menyampaikan bahwa good governance telah menjadi norma”, pungkasnya.

Lebih lanjut, dugaan keterlibatan Menpora terhadap kasus korupsi Menara BTS menjadi bukti bahwa Presiden tidak mampu mempertanggungjawabkan komitmen sebelumnya.

“Ini menandakan bahwa dalam tubuh pemerintahan sulit untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik atau good government. Setelah pemeriksaan awal pada tanggal 3 Juli oleh Dito, sampai sekarang ini belum ada kejelasan bahkan Bapak Presiden pun tak mau berkomentar soal kasus ini”, tutur Nasruddin.

Ia menyarankan agar kejadian yang mencoreng nama besar kabinet dapat dijadikan bahan evaluasi untuk berhati-hati membentuk komposisi kepengurusan agar terciptanya ‘good governance’.

“Ini yang menjadi evaluasi di dalam tubuh pemerintahan pusat atau di dalam kabinet itu sendiri. Seharusnya yang diangkat untuk bekerja di kabinet (adalah) orang-orang yang bisa mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabilitas, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan sesuai yang dikatakan oleh Bapak Presiden”, tegas Kabid Hikmah dan Kebijakan Publik PC IMM Makassar.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

Kirim Berita

  • redaksi@edunews.id
  • redaksiedunews@gmail.com

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

To Top