MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pemerintah Kota Makasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengumpulkan tim gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) di Hotel Vasaka, Selasa (22/4/2025).
Kegiatan ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) KLA. Gugus tugas terdiri dari perwakilan OPD, NGO, akademisi, aparat penegak hukum, PKK, Perusda, media, forum anak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Puspaga.
Kepala DPPPA Makassar, Achi Soleman, menerangkan bahwa pertemuan yang digelar sekaligus karena dalam waktu dekat akan ada verifikasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
“Pertemuan ini sekaligus untuk verifikasi yang akan dilaksanakan KemenPPA pada 30 April,” jelas Achi.
Verifikasi tersebut, lanjutnya, akan dilakukan secara online sehingga membutuhkan perhatian yang lebih ekstra lagi daripada sebelumnya.
Verifikasi secara online, kata Achi, mengharuskan semua pihak agar siap Zoom meeting sekaligus standby untuk menyiarkan video secara langsung.
“Ketika verifikasi online diminta, mohon ada yang standby untuk video-kan. Saya rasa ini juga butuh simulasi untuk melihat kesiapan kita. Jangan sampai Makassar yang diagung-agungkan sebagai Smart City justru gagal total dalam kesiapan teknologi,” tegasnya.
Achi lebih lanjut mengimbau agar seluruh OPD mempersiapkan penyampaian informasi secara detail terkait KLA.
Selain menargetkan kenaikan predikat KLA dari Nindya ke Utama, Ia berpesan bahwa komitmen menjadi kunci utama.
“Bukan persoalan peringkat kalau saya. Persoalannya adalah komitmen kita semua untuk menunjukkan Makassar adalah kota yang ramah anak dan kita memenuhi 5 klaster KLA” katanya.
Lebih lanjut, Kabid Perencanaan, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia Bappeda Makassar, Noptiadi, menjelaskan bahwa pemerintah sendiri sudah menunjukkan komitmennya terhadap Kota Layak Anak.
Hal tersebut tergambar dalam visi Walikota terpilih, Munafri Arifuddin, yakni “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan“, lalu dipertegas lagi dengan misi poin 6 yang berbunyi “Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta pembangunan kepemudaan dan olahraga”.
Noptiadi turut menyampaikan bahwa untuk mencapai peringkat utama, sangat diperlukan komitmen dan kerjasama lintas sektor.
“Target (nilai) kita sudah lebih ya, sudah bisa utama. Tinggal bagaimana saat verifikasi nanti dibutuhkan komitmen, simulasi sebelum pelaksanaan, dan koordinasi juga untuk persiapan sarana prasarana serta penguatan jaringannya dengan Diskominfo,” pesannya.
Fasilitator dari KemenPPA, Rosmiati Aziz, membenarkan bahwa Makassar sebenarnya sudah bisa meraih predikat Utama KLA.
Ros mengungkapkan, sebelumnya Makassar sudah mengantongi nilai tertinggi pada proses verifikasi administrasi.
“Seharusnya sudah utama,” bebernya.
Tapi, berdasarkan evaluasi sebelumnya, Ros menyebut ada dua hal yang tidak sempat dipenuhi dan menghambat Makassar untuk naik predikat.
Pertama adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak (diketahui Perda ini telah diselesaikan) dan iklan rokok.
“Iklan rokok ini tantangannya Kota Makassar. Mungkin kita tidak bisa take down 100 persen (karena menjadi sumber pendapatan yang sangat besar), tapi mungkin kita bisa buat kebijakan khusus, seperti zonasi,” jelas Ros.
Pemerintah Kota Makassar, dimintanya perlu membuat pertimbangan dan pilihan untuk menghadapi persoalan iklan rokok tersebut.
“Karena iklan rokok itu dari bandara, kemudian menyusuri jalan-jalan utama, itu di setiap titik ada (iklan rokok),” singgungnya.
