MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar (UINAM) menggelar aksi demonstrasi soal penolakannya imbas kenaikan anggaran Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp173,4 triliun.
Aksi demonstrasi itu dilakukan di dua titik, yakni di depan kantor Polda Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (11/7/25).
Ketua Dema FUF UINAM Muh Wahyu Hidayat dalam orasinya, menyuarakan kekhawatirannya terhadap prioritas anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan.
“Kami melihat ada ketimpangan yang sangat mencolok dalam prioritas anggaran negara. Saat Polri mendapat tambahan anggaran fantastis, kampus kami justru masih mengalami pemblokiran anggaran BLU yang berdampak langsung pada kegiatan akademik dan kemahasiswaan,” sebutnya saat orasi.
Saat ditanya mengenai alasan mahasiswa turun ke jalan, ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Ini bukan sekadar soal kami sebagai mahasiswa, ini soal nasib pendidikan nasional. Bagaimana bisa bangsa ini tumbuh kalau otak-otak mudanya tidak diberi ruang berkembang karena alasan anggaran?,” ucapny.
Ia juga menyayangkan respons aparat terhadap aspirasi mahasiswa yang dinilai cenderung represif.
“Demonstrasi itu hak konstitusional. Tapi yang kami temui justru intimidasi. Padahal, kami hanya ingin menyampaikan kritik atas kebijakan negara yang salah arah,” kritiknya kepada aparat kepolisian.
“Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan senjata. Kami butuh negara yang mendukung generasi muda dengan pendidikan yang memadai dan ruang kebebasan berekspresi yang dijamin,” lanjutnya dengan nada tegasnya.
Aksi Demo Puluhan Mahasiswa DEMA FUF UINAM di Kantor DPRD Sulsel
Dalam pernyataannya, DEMA Ushuluddin dan Filsafat UINAM mengajukan sejumlah tuntutan:
- Prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
- Tolak penambahan anggaran Polri yang tidak proporsional.
- Reformasi Polri secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme.
Diketahui, aksi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gelombang protes nasional mahasiswa yang terus mengecam kebijakan anggaran pemerintah. Mereka menuntut perubahan radikal dalam prioritas anggaran, demi menjawab kebutuhan mendesak rakyat, tak terkecuali bagi domestik pendidikan.
