JAKARTA, EDUNEWS.ID – Rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengimpor profesor dipertanyakan. Pasalnya, dikhawatirkan para profesor yang bukan berasal dari Indonesia tak memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita juga khawatir, kalau profesor yang datang dari luar negeri, sejauh mana nanti pemahamannya terhadap NKRI. Kita kuatir, mereka minim pemahaman terhadap NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra saat rapat kerja dengan Menristekdikti Mohamad Nasir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/01/2017).
Kemenristekdikti diminta agar melakukan pertimbangan dan memberikan alasan yang konkrit, terutama kepada Komisi X, terkait rencana itu. Padahal seharusnya Pemerintah lebih mengutamakan orang-orang yang dari bangsa sendiri.
“Keluhan yang kita dapat dari teman-teman yang sudah menjadi profesor dan sudah berjuang habis-habisan untuk memperoleh profesor dan melampaui persyaratan-persyaratan, begitu sudah mendapat gelar profesor, malah tidak bisa didayagunakan,” kata Sutan.
Kemenristekdikti diminta lebih mengutamakan profesor atau guru besar dalam negeri, untuk didayagunakan di berbagai sektor pendidikan.
“Kemenristekdikti menjadi sesuatu kewajiban, untuk memperdayagunakan dan mengakomodir profesor-profesor dalam negeri, karena mereka juga punya angka kredit,” imbuh Sutan.
Di satu sisi, ia meminta Kemenristekdikti juga terbuka,kenapa tidak mendayagunakan profesor dalam negeri secara maksimal.
“Kenapa Menristekdikti harus impor. Padahal kita bunya banyak profesor,” tanyanya.
Sebagaimana diketahui, Menristekdikti Mohamad Nasir mewacanakan masuknya 500 profesor dari luar negeri sebagai pemicu suasana akademik di segala aspek pada perguruan tinggi dalam negeri. Sejumlah PTN menyambut positif dan negatif rencana tersebut.
