MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu agenda pemerintah Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Namun, saat ini berbagai isu sosial muncul dalam proses implementasinya yang tidak jarang mengabaikan hak-hak ekosob masyarakat.
Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, khususnya bagi kelompok rentan, Indonesian Parliamentary Center (IPC) bersama Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) berkomitmen mendorong kolaborasi organisasi masyarakat sipil (CSO).
Seperti kemarin, Selasa (26/3/2024), LSKP dan IPC menggelar Workshop dengan mengundang berbagai organisasi masyarakat sipil di Hotel Claro, Makassar.
Program Manajer LSKP, Salma Tadjang, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan merumuskan agenda advokasi masyarakat sipil untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan di Sulawesi Selatan.
Intinya adalah pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, baik pada level nasional maupun lokal, serta menghormati hak-hak ekosob kelompok masyarakat adat.
Ia mengungkapkan, pokok pembahasan yakni pelibatan kelompok masyarakat dalam Energi Baru Terbarukan (EBT), evaluasi kebijakan EBT, dan peluasan pendanaan transisi energi dari EBT.
“Dari ketiga bagian pembahasan tersebut, perwakilan organisasi masyarakat sipil membahas lebih yang berkaitan dengan hal tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Salma, akan diadakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil pembahasan bersama pemangku kebijakan seperti DPR/DPD RI dan media untuk menghasilkan Policy Brief.
“Kegiatan ini harapannya dapat melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pemangku kebijakan di tingkat pusat dalam hal regulasi serta implementasi dari energi baru terbarukan,” tuturnya.
“Dengan demikian, implementasi transisi energi yang dilaksanakan dapat memuat unsur berkeadilan agar dapat mengurangi risiko, serta berpihak kepada masyarakat,” sambungnya lagi.
Diketahui kegiatan ini dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil se-Sulawesi Selatan yang fokus pada isu energi berkeadilan, seperti Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel (YPMP), Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Jurnal Celebes, Serikat Hijau Indonesia, FIK Ornop, Sekolah Rakyat Petani Payopayo, Pilar Nusantara, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) Unhas.
Kegiatan diakhiri dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan diskusi informal mengenai berbagai agenda kolaborasi ke depannya.
