MAMUJU, EDUNEWS.ID – Ketua Hipermaju Rivaldy Rusna meminta seluruh Kades se kabuapaten Mamuju untuk transparansikan anggaran dana desa.
Rivaldy menilai banyak alokasi dana desa tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
“Kami anggap Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada. Ada dana desa yang diselewengkan oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa tersebut diduga menyalahgunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan desa,” kata Rivaldy, Rabu (12/2/2025).
Dia lalu menyoroti gerbang perbatasan salah satu desa di kecamatan Tapalang Barat.
Pihaknya pun meminta dinas terkait agar menindak tegas terduga pelaku.
“Dengan itu kami meminta kepada Dinas pemberdayaan Masayarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju untuk menindak tegas,” ujarnya.
Pihaknya meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi dana desa, termasuk permasalahan yang sempat viral tersebut.
“Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan diwilayahnya, kiranya perlu mengedepankan upaya-upaya dialogis, dengan meminta penjelasan/konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewangan tersebut,” jelas Rivaldy.
“Atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum,” tambahnya.
Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap indikasi korupsi dana desa.
Rivaldy menegaskan hal itu penting bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal,” tutupnya.
