JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah memutuskan melibatkan aparat kepolisian mengawasi penggilingan padi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan, polisi akan melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.
Pengawasan dilakukan demi menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” jelas Wahyu dalam keterangannya Sabtu (15/2/2025).
Ia juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Prabowo dan Amran.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.
Amran meminta Kabareskrim Polri untuk mengawal proses serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kg.
Amran menegaskan pembelian gabah petani sesuai HPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan.
“Kita harus jaga agar HPP tidak turun. Jika turun, dampaknya bisa memicu kemiskinan, kesengsaraan, dan kerugian bagi petani serta negara,” kata Amran dalam keterangan sama.
