JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pertamina mengevaluasi dan melaporkan ke publik pengaruh insiden kebakaran di Crude Distillation (CDU) Unit IV, kilang Pertamina Balikpapan (refinery unit: RU V Balikpapan), Kalimantan Timur, Sabtu (25/5), terhadap proyek peningkatan kapasitas kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Mulyanto khawatir insiden kebakaran yang terjadi di unit CDU IV tersebut berpengaruh besar pada proyek RDMP. Pasalnya, proyek RDMP juga fokus pada unit CDU IV.
“Andai demikian maka kerja keras yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas kilang Balikpapan selama ini menjadi muspro. Kalau itu terjadi kan sungguh sangat disesalkan,” kata Mulyanto, dikutip dari pks.id Senin 27 Mei 2024.
“Apalagi kita tahu proyek RDMP ini akan menjadikan Kilang Balikpapan yang terbesar di Indonesia, yang akan semakin mengurangi ketergantungan impor BBM kita dari Singapura,” imbuhnya.
Mulyanto menjelaskan selama ini Indonesia memiliki keterbatasan kapasitas kilang, sehingga harus mengimpor BBM dari Singapura sebesar 850 ribu BPH (barel per hari), lebih dari separo kebutuhan BBM nasional. “Ini kan ketergantungan yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dengan proyek RDMP ini, kata Mulyanto, diharapkan dapat mengurangi impor BBM dari Singapura sampai sebesar 12 persen. Ini jelas merupakan proyek yang sangat strategis.
Untuk diketahui proyek RDMP di Balikpapan menargetkan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari sebelumnya 260 ribu BPH menjadi 360 ribu BPH. Peningkatan kapasitas tersebut khusus dilakukan di unit CDU IV yang baru saja terbakar.
Kurang dari satu minggu lalu dikabarkan Pertamina berhasil menuntaskan revamping fasilitas CDU IV tersebut, sehingga kapasitasnya meningkat dari 200 ribu BPH menjadi 300 ribu BPH.
Sementara unit CDU V tetap pada kapasitas 60 ribu BPH. Artinya Kilang Balikpapan ini telah menjadi kilang dengan kapasitas terbesar di tanah air, melampaui kapasitas Kilang Cilacap, Jawa Tengah, yang saat ini mengolah minyak mentah sebesar 345 ribu BPH.
Sebelum kebakaran terjadi, Komisi VII DPR RI sendiri sudah menjadwalkan akan mengunjungi fasilitas ini pada pertengahan Juni 2024.
