ACEH, EDUNEWS.ID – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh terus menimbulkan korban jiwa. Data terbaru per Kamis (27/11) malam mencatat sebanyak 30 orang meninggal dunia dan 16 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Tragedi hidrometeorologi ini menyebabkan kerusakan parah dan memutus akses antardaerah, membuat Pemerintah Aceh menetapkan status darurat bencana.
Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Terdampak Paling Parah
Korban jiwa terbanyak tercatat di dua kabupaten, yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah.
| Kabupaten | Korban Meninggal | Korban Hilang |
| Aceh Tengah | 15 orang | 2 orang |
| Bener Meriah | 11 orang | 13 orang |
| Aceh Utara | 2 orang | 0 |
| Aceh Tenggara | 2 orang | 0 |
| Total | 30 orang | 16 orang |
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, membenarkan data sementara tersebut. “Data sementara korban bencana di wilayah Bener Meriah itu 11 meninggal dunia dan 13 hilang. Tapi ini data sementara yang kita peroleh,” kata Ilham pada Kamis (27/11) malam.
Logistik Menipis dan Akses Putus Total
Ilham Abdi juga melaporkan bahwa kondisi Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Ribuan warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Masalah logistik kini menjadi krusial. Putusnya jalan penghubung antardaerah menuju Bener Meriah membuat suplai bantuan dan logistik bagi para pengungsi semakin menipis.
“Logistik kita sudah mulai menipis, sementara warga mulai banyak yang mengungsi,” ujarnya.
Status Tanggap Darurat Ditetapkan Gubernur
Melihat perkembangan bencana yang semakin memburuk, termasuk ambruknya jalan provinsi dan jembatan penghubung, Pemerintah Aceh secara resmi telah menetapkan status darurat bencana provinsi.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi tersebut usai rapat paripurna di DPR Aceh, Kamis (27/11).
Status tanggap darurat ini akan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 28 November hingga 11 Desember 2025. Pemerintah pusat dilaporkan telah mulai mengirimkan bantuan melalui jalur udara karena banyak jalur darat yang terputus. (*)
