MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Kepala Ombudsman Sulawesi Selatan Ismu Iskandar menemui Walikota Makassar Danny Pomanto di Amirullah, Senin (30/10/2023).
Pertemuan tersebut membahas polemik Pasar Butung yang saat ini masih memanas.
Ombudsman mempertanyakan posisi Pemkot Makassar dalam mencari solusi sehingga polemik seperti ini tidak berkepanjangan.
“Posisi Pemkot Makassar juga cukup jelas, dan di sana kan sudah ada proses hukum yang berjalan,” kata Ismu Iskandar.
Ombudsman meminta agar keamanan Pasar Butung betul-betul dijaga sehingga masyarakat tetap merasa aman.
“Di sana kan proses perdagangan tetap jalan. Jadi mestinya pemerintah kota memberi jaminan kepada pedagang di sana untuk tetap bisa melangsungkan usahanya,” tuturnya.
Apalagi menurut Ombudsman, Pasar Butung adalah pusat grosir terbesar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak sama dengan pasar-pasar lainnya.
“Kita minta agar permasalahan yang ada di sana dicarikan solusi secepat mungkin,” harapnya.
Meski begitu, Ombudsman belum menerima keluhan dari masyarakat perihal polemik Pasar Butung. Hanya saja, posisi pedagang dengan adanya polemik ini sangat dilematis.
“Pada prinsipnya saya melihat tidak ada masalah. Inikan antara pihak pengelola sebelumnya saja, tinggal pemerintah kota bagaimana berkoordinasi dengan APH untuk memastikan proses disana bisa kembali berjalan normal,” jelasnya.
Sementara itu, Danny Pomanto menegaskan bahwa Pasar Butung adalah aset Pemkot Makassar.
“Itu aset kita dan saya akan mengambil aset itu (Pasar Butung) secara utuh karena kalau tidak itu namanya pembiaran karena sudah lama terjadi,” tegas Danny Pomanto.
Ia juga menyebutkan jika Pasar Butung bukan warisan melainkan aset Pemkot Makassar yang sudah seharusnya diambil alih.
Kata dia, sengketa kepengurusan antar keluarga dari pemilik KSU Bina Duta tidak ada hubungannya dengan Pemkot.
“Jadi jangan yang menang (atas sengketa itu) dianggap dia pengelolanya, itu bukan warisan. Pasar Butung bukan warisan, pemerintah dari dulu yang punya itu,” tutupnya.
