MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Digitalisasi pendidikan di Indonesia sungguh memprihatinkan. Hampir seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kini mengandalkan platform raksasa teknologi asing untuk menyimpan data akademik, hasil riset, hingga identitas digital mahasiswa.
Saat ini, penggunaan layanan cloud dan email dari penyedia global telah menjadi standar di kampus-kampus tanah air. Alih-alih membangun infrastruktur mandiri, banyak institusi memilih jalur instan karena biaya yang lebih murah dan sistem yang stabil.
Pengamat teknologi pendidikan, Reza Halid mengingatkan adanya risiko jangka panjang.Ketika data riset strategis dan profil perilaku belajar anak anak muda indonesia tersimpan di server luar negeri,
“kita sebenarnya sedang memberikan ‘harta karun’ informasi kepada pihak asing,” katanya ke redaksi edunews.id, Sabtu (17/1/2026).
Ia mengingatkan adanya potensi bias dan kontrol data. Menurutnya, Persoalan bukan hanya soal kebocoran data, Ada tiga poin utama yang ia soroti. Pertama, Yurisdiksi Hukum. Jika terjadi sengketa data, hukum negara mana yang berlaku? Data yang berada di server asing mengikuti aturan main penyedia layanan tersebut.
“Kedua, Kecerdasan Buatan (AI). Data akademik yang melimpah bisa digunakan untuk melatih algoritma AI milik perusahaan global tanpa kompensasi atau keuntungan balik bagi dunia pendidikan Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, tambahnya berkaitan dengan keberlanjutan. Ketergantungan pada satu vendor (lock-in) membuat kampus sulit berpindah jika ada kenaikan biaya lisensi secara sepihak.
Ia mengingatkan, jika masalah ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan asosiasi perguruan tinggi untuk mulai melirik penyedia cloud lokal atau membangun pusat data terintegrasi antar-kampus di Indonesia.
“Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, namun tanpa kedaulatan data, institusi pendidikan hanya akan menjadi konsumen abadi di tanah air sendiri. Sudah saatnya kampus merdeka secara fisik maupun secara digital,” pungkasnya (*)
