SOLO, EDUNEWS.ID – Fraksi PDIP DPRD Solo meminta Gibran selaku Walikota Solo untuk mundur dari jabatannya.
Hal itu lantaran seringnya Gibran cuti dari jabatan Wali Kota Solo untuk berkampanye.
Sukasno selaku Ketua FPDIP DPRD Solo menilai, kondisi itu membuat pemerintahan tidak berjalan efektif dan efisien.
“Menanggapi seringnya Wali Kota cuti, menurut kajian FPDIP DPRD Solo, menjadikan pemerintahan tidak berjalan efektif dan efisien,” kata Sukasno, Senin (15/1/2024).
Sukasno mencontohkan pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Solo yang tersendat-sendat.
“Kemarin pembahasan Raperda PBG, agak tersendat-sendat, karena RDTR yang itu harus Perwali, lama banget belum selesai. Baru sekitar sepekan ini ditandatangani. Itu sebagai dasar pembahasan Raperda PBG yang dulu dikenal dengan Perda IMB,” jelasnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan lamanya pengajuan izin tersebut.
“Itu jadi keluhan masyarakat, karena begitu lamanya mengajukan itu, sampai enam bulan delapan bulan tidak jadi-jadi. Masuk diulas juga. Ya memang cuti itu sudah diatur di regulasi walaupun ya masih ada debatable ya,” sambung dia.
Sukasno menyoroti Pasal 34A ayat 1 butir d tentang cuti kampanye.
“Di situ disebutkan cuti selama masa kampanye Pemilu sesuai dengan kebutuhan. Ini kan luar biasa sekali. Lalu di Pasal 36 ayat 1 diatur cuti 1 hari dalam sepekan. Ini kan debatable sebetulnya,” kata dia.
“Mengingat pemerintah ini tidak berjalan efektif dan efisien, ya sebaiknya Wali Kota bisa bijak mempertimbangkan segala sesuatunya. Ini kan untuk pelayanan masyarakat kan, yang diutamakan pelayanan masyarakat luas, ya bisa mengundurkan diri. Sehingga Pemkot Solo akan betul-betul konsentrasi melayani masyarakat,” kata dia.
“Banyak Perda yang harus ada Perwali-nya, tapi Perwali belum jadi,” tutupnya.
