RANTEPAO, EDUNEWS.ID – Langkah tegas Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dalam menyuarakan pembersihan tradisi tedong silaga (adu kerbau) dari praktik perjudian mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Upaya ini dipandang bukan sebagai bentuk penolakan terhadap adat, melainkan misi penyelamatan moral generasi muda Toraja.
Ketua BPS Gereja Toraja, Pdt. Alfred Anggui, menegaskan bahwa Gereja Toraja memiliki komitmen penuh dalam menjaga kelestarian budaya leluhur. Namun, ia menggarisbawahi adanya dampak sosial yang kian mengkhawatirkan di arena adu kerbau.
“Tedong silaga itu hal baik yang perlu dilestarikan. Tapi masalah sosial yang muncul di dalam kandang-kandang kerbau, terutama judi, itulah yang mau kita hilangkan. Kita ingin budaya Toraja tetap bersih,” ujar Pdt. Alfred dalam pertemuannya dengan Komunitas Pecinta Tedong Silaga (KPTS), dikutip Selasa (24/3/2026).
Kesepakatan Bersama
Dalam pertemuan tersebut, pihak KPTS pun menyambut baik ajakan Gereja. Kedua belah pihak sepakat bahwa marwah tedong silaga sebagai bagian dari ritual adat harus dikembalikan ke tempatnya yang luhur, bebas dari narkoba, perjudian, maupun penyakit masyarakat lainnya.
Dukungan Mengalir Deras
Arus dukungan terus menguat dari berbagai elemen, mulai dari KNPI Toraja Utara, GAMKI Sulawesi Selatan, hingga aliansi mahasiswa seperti GMKI, GMNI, dan PMKRI Toraja. Ketua DPD GAMKI Sulsel, Albert Palangda, menilai praktik perjudian di balik kontes kerbau sudah merusak tatanan sosial.
“Ini tanggung jawab moral bersama. Jangan sampai nilai budaya diselewengkan menjadi ruang tumbuhnya penyakit sosial yang merusak masa depan anak muda kita,” tegas Albert.
Di sisi lain, Ketua KNPI Toraja Utara, Paulus Pongdatu, menyoroti polemik yang sempat memicu aksi demonstrasi terhadap Gereja. Ia pun meminta klarifikasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait klaim masyarakat adat dalam aksi tersebut.
“Kita punya 32 lembaga adat. Kami berharap ada pernyataan resmi dari AMAN, apakah segelintir orang itu benar-benar mewakili suara masyarakat adat Toraja atau tidak,” cetus Paulus.
Momentum Pembenahan
Senada dengan itu, organisasi lain seperti Aliansi Dosen Muda Toraja (ADMT) dan organisasi internal gereja (PPGT, SMGT, PWGT) sepakat bahwa adat tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan perjudian.
Bagi mereka, surat yang dilayangkan BPS Gereja Toraja kepada Kapolri merupakan momentum emas bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menertibkan arena-arena yang kini lebih mirip gelanggang judi daripada ritual sakral. Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan untuk memastikan warisan leluhur Toraja tetap terjaga martabatnya tanpa dicemari taruhan uang. (**)
