JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah diminta segera mengambil langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan harga tiket pesawat. Hal ini menyusul meroketnya harga bahan bakar pesawat (avtur) hingga 80 persen akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan bahwa avtur adalah komponen utama dalam biaya operasional maskapai. Jika tidak dikendalikan, kenaikan harga ini akan langsung memukul tarif penerbangan dan daya beli masyarakat.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, akhir pekan lalu.
Belajar dari Vietnam
Rivqy mencontohkan krisis energi yang mulai melanda beberapa negara, salah satunya Vietnam. Di sana, maskapai terpaksa memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem karena pasokan avtur yang terbatas dan harganya yang selangit.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terjadi di Indonesia, mengingat transportasi udara adalah urat nadi konektivitas di negara kepulauan.
“Sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional,” jelas Ketua Umum DKP Panji Bangsa tersebut.
Usul Subsidi
Sebagai solusi jangka pendek, Rivqy mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai. Langkah ini diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga tiket di tingkat konsumen.
Selain itu, ia menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur biaya penerbangan nasional secara menyeluruh, termasuk mengurangi ketergantungan pada avtur impor.
Perketat Pengawasan BBM
Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM di tengah tekanan global. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penimbunan.
“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Cheroline.
Dengan adanya ancaman inflasi dari sektor transportasi, kolaborasi antar-kementerian sangat dibutuhkan agar mobilitas warga dan sektor pariwisata tidak kembali terpuruk (*)
