MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Isu tingginya harga Tes PCR di Indonesia dibanding dengan India menjadi sorotan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah transparan soal penetapan biaya pokok tes PCR, termasuk keuntungannya.
“Harus transparan berapa sebenarnya biaya pokok tes PCR, berikut keuntungan yang wajar, termasuk untuk biaya tenaga medis dan lain-lain,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada detikcom, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, YLKI juga mendesak pemerintah untuk mengaudit harga. Tujuannya, sambung Tulus, agar didapatkan harga yang transparan. akuntabel dan fair.
“Sehingga harga tes PCR bisa lebih terjangkau oleh konsumen,” jelasnya.
Tulus menilai audit keandalan dan kualitas PCR juga diperlukan. Dengan begitu, kata dia, harga PCR dapat tercerminkan dari kualitas yang ada.
“Perlu audit terhadap kualitas PCR, sehingga tetap harus mencerminkan kualitas,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi adanya perbedaan PCR di Indonesia dan India. Kemenkes menegaskan penetapan harga tertinggi PCR di RI telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak.
“Pada waktu penetapan SE PCR tentunya sudah dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait termasuk auditor, jadi Kemkes tidak melakukan penetapan sendiri sama seperti penetapan HET(harga eceran tertinggi) obat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (12/8).
Dia pun menegaskan pihaknya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Tak menutup kemungkinan, Kemenkes juga mengevaluasi harga PCR jika diperlukan.
Isu tingginya harga Tes PCR di Indonesia dibanding dengan India menjadi sorotan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah transparan soal penetapan biaya pokok tes PCR, termasuk keuntungannya.
“Harus transparan berapa sebenarnya biaya pokok tes PCR, berikut keuntungan yang wajar, termasuk untuk biaya tenaga medis dan lain-lain,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada detikcom, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, YLKI juga mendesak pemerintah untuk mengaudit harga. Tujuannya, sambung Tulus, agar didapatkan harga yang transparan. akuntabel dan fair.
“Sehingga harga tes PCR bisa lebih terjangkau oleh konsumen,” jelasnya.
Tulus menilai audit keandalan dan kualitas PCR juga diperlukan. Dengan begitu, kata dia, harga PCR dapat tercerminkan dari kualitas yang ada.
“Perlu audit terhadap kualitas PCR, sehingga tetap harus mencerminkan kualitas,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi adanya perbedaan PCR di Indonesia dan India. Kemenkes menegaskan penetapan harga tertinggi PCR di RI telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak.
“Pada waktu penetapan SE PCR tentunya sudah dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait termasuk auditor, jadi Kemkes tidak melakukan penetapan sendiri sama seperti penetapan HET(harga eceran tertinggi) obat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).
Dia pun menegaskan pihaknya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Tak menutup kemungkinan, Kemenkes juga mengevaluasi harga PCR jika diperlukan
