JAKARTA, EDUNEWS.ID- Indonesia Resilience menilai Pidato Presiden Joko Widodo
Pada Senin 16 Agustus 2021 dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara dalam rangkaian memperingati
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 penuh dengan omong kosong belaka.
Pada pidato kenegaraan tahun ini, Presiden lebih banyak menyoroti situasi pandemi Covid-19 sudah terjadi kurang lebih satu setengah tahun di Indonesia, dalam pidatonya Presiden menjelaskan penanganan pandemi yang telah dilakukan dan sudah melewati resesi dan masa krisis.
“Walaupun dalam pidatonya Presiden menyoroti penanganan Pandemi, namun Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf maupun belasungkawa atas masih buruknya penanganan Covid-19 yang mengakibatkan kematian atas 120 ribu jiwa,” demikian Indonesia Resilience dalam keterangannya ke edunews.id, Selasa (17/8/2021).
Dalam pidatonya Presiden juga tidak menyinggung isu-isu esensial lainnya, seperti penanganan korupsi, penanganan HAM, kemiskinan, dan lainnya.
Dalam pidatonya Presiden mengatakan Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah
terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus
penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat
menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara
pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor
kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam
pandemi.
“Padahal yang terjadi di lapangan, beberapa bulan lalu banyak Rumah Sakit yang mengalami collapse, keterisian BOR mencapai 90-100%, peningkatan kematian tenaga kesehatan, kelangkaan oksigen serta macetnya distribusi vaksin di beberapa daerah,” lanjutnya.
Data terakhir yang terhimpun pada laman laporcovid19.org menyebutkan ada 1889 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kematian di luar rumah sakit juga mengalami peningkatan di bulan Juni-Juli 2021, dari laman yang sama menyatakan setidaknya ada 3007 jiwa meninggal dunia.
“Peningkatan kematian yang terjadi saat itu disebabkan oleh penuhnya fasilitas kesehatan dan keterbatasan tenaga kesehatan yang tersedia,” tuturnya.
Selain itu, perbedaan data kematian antara Kementerian Kesehatan dan Daerah juga menjadi permasalahan
yang tidak kunjung usai, hal ini membuktikan jika pendataan belum terintegrasi dengan baik dan komunikasi yang dijalankan antara pusat dan daerah tidak berjalan linier.
Indonesia Resilience menilai pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kompeten dan menyediakan layanan fasilitas kesehatan yang lebih adil dan merata untuk masyarakat di Indonesia.
Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun sudah membuat masyarakat berada dalam kondisi ketidakpastian akan hidupnya dari aspek kesehatan maupun ekonomi, inkonsisten kebijakan pembatasan aktivitas yang tidak diiringi dengan batuan yang layak menjadikan masyarakat harus bertaruh atas hidupnya, yakni mati karena terpapar virus atau mati karena kelaparan.
Hal-hal pemenuhan dasar hidup seharusnya juga menjadi sorotan utama pemerintah di masa krisis saat ini, negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya secara utuh.
Direktur Eksekutif Indonesia Resilience, Hari Akbar Apriawan, mengatakan sense of crisis pak Jokowi perlu dipertanyakan kembali dalam situasi sekarang ini. Rasa Empati, simpati dan hormat tidak ditujukan kepada korban akibat pandemi yang sudah menelan 120 ribu jiwa.
“Terlebih lagi penanganan Covid-19 yang belakangan ini terkesan “baru belajar” menjadi catatan
bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak memiliki rencana kontinjensi dalam penanganan wabah
di awal pandemi,” ujar Hari.
Kata Hari, hal tersebut menyebabkan collapse-nya rumah sakit, bergugurannya tenaga
kesehatan, dan tentu kematian terkait Covid-19 meningkat.
“Perlu diingatkan kembali korupsi bansos dan beberapa penanganan korupsi yang tidak menjadi prioritas juga memperlemah kondisi masyarakat dalam menghadapi kerentanan akibat Covid-19 ini,” ujarnya.
Belum lagi kebijakan pembatasan sosial yang inkonsisten dan lemahnya 3T memperburuk situasi karena tidak signifikan berdampak terhadap kesehatan dan justru memperburuk ekonomi.
“Saya kira pidato kenegaraan presiden pada sidang tahunan yang jika dikonversi ke dalam teks dibaca 9 menit dan jika ditonton dalam kanal youtube cnn indonesia sekitar 32 menit itu adalah omong kosong belaka. Layaknya motivasi yang hanya selesai dalam ruang seminar tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah secara kontekstual.” tutur Hari.
Oleh karena hal-hal diatas, Indonesia Resilience menganggap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo hanyalah omong kosong belaka, kami mendorong agar pemerintah melakukan beberapa hal, diantaranya:
1. Mengevaluasi berkala secara transparan atas penanganan pandemi Covid-19 yang
menyeluruh
2. Memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan dan menjalankan
kewajiban-kewajiban Negara atas hak hidup rakyatnya
3. Menjamin dan menyediakan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang adil dan merata
di seluruh wilayah Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah tes usap yang
bersubsidi, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan esensial kesehatan lainnya
4. Merealisasikan percepatan penanggulangan Covid-19, serta menyiapkan rencana
kontijensi untuk bencana non alam
