MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar menilai analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek penambangan pasir untuk material pembangunan Makassar New Port (MNP) bermasalah. Hal itu membuat proyek strategis nasional ini disoroti.
Hal tersebut diungkapkan Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Faikar Muh Al Baqir usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Sulsel terkait aktivitas penambangan pasir yang ditolak masyarakat Kepulauan Sangkarrang, Rabu (15/7/2020).
HMI menduga, Amdal MNP ini bermasalah, apalagi ditemukan penolakan dan komplain dari warga. Meski dalam pengakuan Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Sulsel tidak masuk dalam teritori kepulauan Sangkarrang.
“Mestinya dalam merumuskan Amdal, pemerintah harus melibatkan masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Protes ini adalah bukti tidak semua dilibatkan. Pemerintah memang tidak becus urus Amdal,” tegas Faikar.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengaku tidak melakukan sosialisasi terkait aktivitas tambang pasir di Kepulauan Sangkarrang. Pemprov pun meminta maaf kepada nelayan.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Hasdullah dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Rabu (15/7/2020).
Andi beralasan, sosialisasi tersebut tidak dilakukan ke masyarakat Sangkarrang karena wilayah penambangan yang dikeruk pasirnya masuk teritori Kabupaten Takalar.
“Mohon maaf dinda, kami akui tidak sosialisasi di Sangkarrang, karena tambang ini masuk dalam wilayah Takalar,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Sulsel.
