WAJO, EDUNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Wajo Maju menilai pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang 5000 Beasiswa Gerbang Pammase hanya sekadar asumsi atau angka yang tidak disertai dengan data yang jelas.
Pernyataan Sekretaris Disdikbud Wajo tersebut telah dimuat oleh salah satu media online pada Sabtu, 10 Juni 2023 kemarin.
Ahmad Muliyadi selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju menilai hal tersebut hanyalah asumsi semata. Bagaimana mungkin pernyataan resmi yang disampaikan tanpa ada transparansi dan data yang jelas.
Dalam pernyataannya, Sekretaris Disdikbud merincikan realisasi program beasiswa Gerbang Pammase sebagai berikut:
Pertama, tahun 2019 telah dianggarkan sebesar 245.950.000 dengan penerima sebanyak 16 orang.
Kedua, tahun 2020 dianggarkan sebesar 1.000.000.000 dengan penerima sebanyak 922 orang.
Ketiga, tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.000.000.000 dengan penerima sebanyak 1802 orang.
Keempat, tahun 2022 dianggarkan sebanyak 451.650.000 dengan penerima sebanyak 7 orang._
Kelima, tahun 2023 dianggarkan sebesar 1.556.100.000 dengan penerima sebanyak 2.896 orang.
Sehingga, dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2023 telah di gelontorkan anggaran sebesar Rp. 4.253.700.000 dengan jumlah penerima sebanyak 5.643 orang.
“Ini adalah rincian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin alokasi dana untuk 16 orang bisa mencapai Rp. 245.950.000.- dan kemudian dana sebesar Rp. 451.650.000.- untuk 7 orang,” kata Muliyadi kepada edunews.id, Senin (12/6/2023) pagi ini.
Dengan begitu, Muliyadi dengan tegas meminta agar data realisasi penerimaan beasiswa ini dibuka secara umum sebagai bentuk transparansi pemerintah atas tanggung jawab yang diembannya.
“Kemudian apakah benar kepastian janji 5.000 beasiswa gerbang pammase tersebut telah terealisasi secara nyata dan tepat sasaran, bukan hanya janji politik semata,” ucapnya.
Ahmad Muliyadi kembali menegaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan teman-teman HMI MPO Cabang Wajo Maju bukan tanpa alasan.
“Kami para mahasiswa telah melakukan investigasi dan juga punya data yang valid dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Wajo,” tegas Muliyadi.
“Himpunan Mahasiswa Islam menantang Disdikbud Wajo ataupun stakeholder yang terlibat dalam realisasi program ini untuk membuka data apakah betul sudah melampaui batas atau belum,” tegasnya lagi.
Selanjutnya HMI MPO Cabang Wajo Maju berkomitmen mengawal masalah ini Sampai tuntas dan akan menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Wajo sebagai bentuk tindak lanjut pengawalan melalui RDP.
