JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa calon tersangka dalam kasus ini sudah dikantongi.
“Calon tersangkanya adalah tentunya yang terkait dengan alur-alur perintah,” ujar Asep Guntur di Jakarta pada Senin, 11 Agustus 2025.
Menurut Asep, KPK saat ini masih meneliti peran pihak-pihak yang telah diperiksa. Penyelidikan juga menyasar pada individu yang diduga menikmati aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji ini.
“Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut,” tambahnya.
Asep menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan aturan. Indonesia menerima tambahan kuota sebanyak 20.000 untuk mempercepat antrean haji. Aturan seharusnya menetapkan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya secara tidak proporsional, yaitu masing-masing 50%.
Dalam penyelidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dan pihak penyedia jasa travel umroh, termasuk Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat saat itu, telah diperiksa KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025. Ia mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Yaqut tidak merinci jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik dan menolak membeberkan materi pemeriksaan untuk menghindari gangguan terhadap proses penyelidikan KPK.
