MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) soal UU No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah dikeluarkan pada Senin (2/10/2023) kemarin.
Tak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa putusan tersebut berpihak kepada segelintir golongan, sebab UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat kini akan tetap digunakan sebab permohonan uji formil ditolak oleh MK.
Senada dengan itu, ratusan masyarakat Makassar menghelat demonstrasi guna mengawal dan menyatakan sikap tegas penolakan UU Cipta Kerja, pada Senin (2/10/2023) siang di dua titik sentral, yakni di Fly Over dan Kantor Gubernur Sulsel. Dalam aksi, mereka berkomitmen akan terus berunjuk rasa imbas keputusan MK yang dinilainya tak berpihak kepada rakyat.
“Maka yakin dan percaya kawan-kawan, bila putusan tersebut melukai hati rakyat maka kami Aliansi PRI akan menyalakan api-api perjuangan di setiap titik Kota Makassar,” tegas orator dari ratusan massa aksi unjuk rasa bernama Aliansi PRI (Protes Rakyat Indonesia) Sulsel.
Aliansi PRI menginginkan MK tetap independen dalam memutuskan perkara pengajuan uji formil UU Cipta Kerja. Tapi nyatanya, masyarakat tak bisa berharap banyak kepada lembaga peradilan negara tersebut.
Ratusan massa aksi Aliansi PRI Sulsel di Depan Kantor Gubernur Sulsel. Sumber: Dok. Pribadi.
“Sehingga dalam pengucapan putusan MK dapat mengambil dan menetapkan putusan jauh lebih adil dan lebih baik dari sebelumnya inkonstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional permanen. Jangan justru malah MK seperti menjilat ludahnya sendiri,” bunyi pernyataan sikap Aliansi PRI.
Komitmen untuk terus berunjuk rasa dinyatakan tegas mengingat Aliansi PRI Sulsel terbentuk karena satu aspirasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja pada dua tahun lalu.
Pantauan edunews.id di lokasi aksi, ratusan massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen membawa spanduk aspirasi bertajuk utama ‘Batalkan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja’ dan dipimpin oleh dua mobil komando.
