Oleh : Akbar*
OPINI, EDUNEWS.ID – Sejatinya, pemerintah selalu ingin melakukan yang terbaik buat masyarakatnya. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan setahun belakangan ini. Dalam pidato Presiden Prabowo saat mengkampanyekan MBG pada Pilpres kemarin, mengatakan bahwa program tersebut dilakukan demi menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dua masalah besar tadi memang merupakan PR negara yang sampai saat ini belum terselesaikan. Survei status gizi indonesia (SSGI) 2024 menyebut angka stunting nasional kita sebesar 19,8%, dimana papua barat, sulawesi barat dan NTT menjadi provinsi stunting tertinggi diatas 30%. Tiga daerah ini pula menempati wilayah dengan pendudukan kemiskinan ekstrem terbanyak se nasional.
Anggaran Gemuk, Capaian Tak Jelas
Suka tidak suka, kita harus mengakui beberapa keberhasilan program MBG. Kebutuhan banyak personil dalam menjalankan setiap dapur MBG berhasil menyerap tenaga kerja lokal setiap daerah. Perputaran ekonomi yang menguntungkan pedagang hingga petani kecil juga benar benar dirasakan. Namun yang lebih utama dari itu, adalah bagaimana tingkat keberhasilan MBG dalam menuntastkan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem, yang sudah barang tentu tidak hanya berkutak di persoalan tenaga kerja dan perputarakan ekonomi semata.
Menurut Badan Kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia, faktor penentu keberhasilan pencegahan stunting bergantung pada intervensi di tiga periode penting di 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yakni di periode Prenatal (janin dalam kandungan), periode kelahiran (saat bayi dilahirkan), dan periode postnatal (setelah kelahiran).
Menurut penulis, pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib memahami betul setiap periode tersebut, tentang bagaimana dan intervensi seperti apa yang dilakukan agar setiap fase dapat diberikanan asupan maksimal untuk mencegah anak mengalami stunting. Mbg tanpa pengetahuan diatas berpotensi tidak mencapai tujuan apa apa, selain menghamburkan anggaran besar tanpa capaian yang jelas dan bisa diukur.
Di tiga provinsi dengan angka stunting tertinggi se nasional, program MBG masih menemui banyak masalah. Di Mamuju sulawesi barat, 21 siswa keracunan makanan, dimana dua diantaranya dalam kondisi kritis. Kemudian di susul keracunan yang sama di Majene, sebanyak 38 orang. Maksud baik program MBG memperbaiki stunting anak, justru teracuni hidangan MBG. Belum lagi kita bicara tentang kualitas makanan, yang semakin hari, semakin mendapat sorotan masyarakat. Masalah yang lebih besar terjadi di provinsi NTT. Ratusan siswa SMA dikabarkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG, dan ini terjadi pada maret jumat kemarin.
Seakan lebih baik dibanding di Sulbar dan NTT, program MBG di papua barat dilaporkan sudah menjangkau 97 ribu lebih penerima. Tentu kerja keras 43 dapur mbg menekan stunting dan kemiskinan ekstrim di daerah ini patut diapresiasi. Namun juga terlalu naif jika kita hanya berhenti pada persoalan seberapa banyak jumlah penerima, dan disaat yang sama menomorduakan capaian program dari sisi tujuannya.
Dari tiga wilayah tertinggi angka stunting dan kemiskinan ekstrem diatas, hingga kini belum ada data yang valid tentang sejauh mana keberhasilan mbg menekan masalah stunting dan kemiskinan. Fakta ini menggambarkan belum adanya alat ukur yang jelas melihat tingkat keberhasilan program secara konkret. Disisi lain, jumlah anggaran yang sangat besar sudah habis seperti sia sia dan telah banyak menimbulkan kasus keracunan tanpa pertanggungjawaban dari pemerintah maupun pihak swasta.
Masalah Baru Pendidikan
MBG kini melahirkan masalah baru, bahkan jauh lebih serius. Anggaran pendidikan kini sebagian dialokasikan untuk membiayai MBG. Dari 769 triliun dana pendidikan, 268 triliun diambil untuk mendanai MBG. Pengalihan dana pendidikan ini melanggar pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan anggaran dasar pendidikan sebesar 20 persen. Artinya, MGB telah merebut hak kesejahteraan tenaga pendidik dan hak siswa memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai.
Jika dipikir pikir, tanpa ada pemotongan anggaran pendidikan, masalah utama pendidikan kita hari ini seperti masih banyaknya guru yang tidak sejahtera masih terus terjadi. Masih banyak anak yang putus sekolah bahwa tidak mampu sekolah karena kendala biaya. Termasuk juga fasilitas belajar mengajar di sekolah masih begitu minim.
Dengan begitu, dengan mudah kita simpulkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan yang kini tersisa 11,9 persen saja dari anggaran semestinya 20 persen, akan memperparah dan memperpanjang masalah masalah tersebut. Apalagi, program MBG tidak memiliki manfaat langsung terhadap semua persoalan pendidikan kita hari ini.
Pemangkasan anggaran pendidikan demi program MBG dapat dilihat sebagai ketidakberpihakan pemerintah terhadap masa depan pendidikan. Memang MBG memberi makan siswa dan guru di sekolah, tetapi secara bersamaan pula melenyapkan kebutuhan utama guru dan siswa, yakni kehidupan sejahtera dengan upah yang pantas serta kondisi belajar mengajar yang memadai.
Menomorsatukan aspek gizi (itupun tanpa tolak ukur yang jelas), tanpa kesejahteraan guru dan pemaksimalan fasilitas pendidikan, sama saja mementingkan isi perut semata, sambil mengubur mimpi kemajuan pendidikan indonesia. Padahal, apa yang disajikan MBG hari ini, belum tentu dapat menyaingi menu dapur di meja makan siswa di rumah mereka masing masing. Terlebih, belum pernah ada, siswa keracunan di meja makan rumah mereka.
Kendati demikian, terlepas dari belum sempurnanya program nasional ini, pemerintah telah memberikan kepeduliannya terhadap tumbuh kembang anak dan masalah kemiskinan ekstrem masyarakat. Namun bukan berarti program MBG harus terus dipaksakan berjalan tanpa evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Segala aspirasi termasuk penolakan MBG yang semakin meluas oleh siswa di wilayah papua, tidak bisa dimaksudkan bahwa program ini gagal dan mesti di setop.
Tuntutan pendidikan gratis bisa menjadi pilihan terbaik melengkapi kekurangan program ini. Hal itu dikarenakan MBG dinilai menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa dan guru dari sisi kesejahteraan dalam mengeyam pendidikan. Ketidakadilan tersebut begitu mudah dirasakan, mulai dari pemotongan anggaran pendidikan, kesenjangan upah hingga yang juga penting adalah belum meratanya akses pendidikan serta fasilitas belajar mengajar di seluruh wilayah, terutama di daerah 3 T.
——————
Selamat! Tulisan ini jadi tulisan opini terbaik 1 dalam kegiatan Undangan “Menulis Opini: Menguji Urgensi MBG” yang diselenggarakan oleh edunews.id
Biodata Penulis
Nama : akbar
Alamat: Desa Lagoari, kec Takkalalla, Kab Wajo
