JAKARTA, EDUNEWS.ID-Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristianto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle kabinet, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Agus, Luhut dan Erick diduga terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.
“Untuk memulihkan dan mengobati kekecewaan, rasa terluka masyarakat, Jokowi harus melakukan langkah yang ‘radikal’, dia harus melakukan perombakan kabinet di sektor yang disoroti masyarakat, di sektor yang potensi dugaan penyelewengannya tinggi, seperti kasus PCR ini, dua orang itu adalah pintu masuk,” kata Agus, dikutip dari suara.com, Rabu (3/11/2021).
Baca juga : Jokowi Didesak Pecat Menteri Terlibat Bisnis PCR, DPR Juga Diminta tidak Diam!
Dia menyebut kebijakan tes PCR untuk perjalanan yang berubah-ubah dalam waktu cepat belakangan ini juga disebabkan oleh konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah, ketegasan Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kalau kita mau melawan Covid-19 masyarakat harus percaya sama pemerintah, sekarang tidak percaya loh, ah benar tidak ini (aturan) PCR, besok udah ganti lagi, nah itu kan menghambat,” jelasnya.
“Jadi sepulangnya dari kunker ke Dubai, Presiden Jokowi harus benar-benar memikirkan ini,” tegas Agus.
Agus juga meminta masyarakat harus memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan dalam pandemi ini.
“Hukuman sosial harus berjalan, karena ini mau Pemilu, ini bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa asal memilih pemimpin kta, tidak tidak bisa bayar pajak doang tapi tidak diawasi, kita jangan gampang lupa dulu begini nyalon lagi dipilih lagi,” tuturnya.
Dugaan Bisnis PCR Lewat GSI
Sebelumnya, Agus mengungkapkan Luhut dan Erick Thohir diduga berafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Dia menjabarkan, salah satu pemegang saham PT GSI adalah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang 10 persen sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dimiliki oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
“Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat,” tegas Edy.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.
Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada libur akhir tahun.
Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, berdasarkan penelusuran media Tempo, terdapat menteri yang diduga terlibat bisnis PCR.
“Dan dugaan oknum-oknum menteri yang terlibat sudah diekspos ke publik. Nama Luhut dan Erick disebut. Kedua menteri ini terlihat diduga kuat ikut bermain soal bisnis PCR. Penguasa rangkap pengusaha, Pengpeng,” ujar Muslim melansir RMOL.id, Rabu (3/11/2021).
Muslim pun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas memecat kedua menterinya tersebut karena telah memanfaatkan penderitaan rakyat untuk meraup keuntungan.
“Jokowi harus tegas, pecat, reshuffle, atau minimal nonaktifkan kedua menteri ini,” ungkap Muslim.
Bahkan, Muslim juga minta DPR sebagai wakil rakyat untuk segera memproses kedua menteri Jokowi itu untuk dimintai pertanggungjawaban.
“DPR jangan tinggal diam. Panggil dan proses kedua menteri tersebut,” tegas Muslim.
