JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah mematangkan wacana kebijakan efisiensi energi nasional. Salah satu bagian utama dalam skenario ini adalah kemungkinan kembalinya metode Pembelajaran Jarak Jauh atau belajar di rumah bagi siswa yang direncanakan mulai berlaku pada bulan April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap dinamika geopolitik global. Ketegangan di wilayah internasional yang berdampak pada pembatasan pasokan minyak di Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi dunia sehingga pemerintah perlu mengambil langkah taktis untuk menjaga stabilitas domestik.
Berbeda dengan masa pandemi, kebijakan belajar di rumah kali ini akan disusun secara lebih terukur. Pemerintah memastikan bahwa efisiensi energi tidak akan mengorbankan kualitas capaian pembelajaran siswa di sekolah. Dalam keterangannya pada 23 Maret 2026, Pratikno memberikan pernyataan langsung terkait dasar pengambilan kebijakan ini.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno.
Dalam skenario yang sedang digodok, metode pembelajaran jarak jauh akan disesuaikan dengan karakteristik tiap mata pelajaran. Untuk materi yang bersifat praktikum atau membutuhkan fasilitas laboratorium, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol efisiensi yang ketat. Pratikno juga memberikan jaminan bahwa kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik yang menjadi hak dasar warga negara.
Pemerintah juga menyadari bahwa peralihan kembali ke belajar di rumah membawa tantangan logistik yang baru. Saat ini, pembahasan lanjutan tengah dilakukan terkait beberapa isu strategis seperti penyesuaian skema distribusi Program Makan Bergizi Gratis agar bantuan gizi tetap sampai ke tangan siswa meski mereka tidak berada di sekolah. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan subsidi atau bantuan akses internet guna memastikan kesetaraan bagi seluruh siswa selama masa efisiensi energi berlangsung.
Skenario belajar di rumah ini merupakan bagian dari paket besar penghematan energi lintas instansi secara massal. Selain sektor pendidikan, pemerintah juga telah menyepakati penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara serta penguatan pemanfaatan platform digital untuk mengurangi prosedur birokrasi fisik. Strategi ini diperkuat dengan pembatasan mobilitas perjalanan dinas bagi para pejabat negara guna menekan penggunaan bahan bakar minyak yang kian terbatas harganya.
Langkah Indonesia ini sejalan dengan tren penghematan energi yang mulai diterapkan secara serempak oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Di Filipina, kantor pemerintahan telah beralih ke pola kerja yang lebih singkat dalam sepekan. Sementara itu, pemerintah di Thailand dan Vietnam mulai menggunakan dana stabilisasi bahan bakar serta mendorong warganya untuk bekerja dari rumah guna meredam dampak krisis energi global yang kian meluas.
Pratikno menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menyukseskan agenda besar ini. Beliau menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Hingga saat ini, status belajar di rumah bagi siswa masih dalam tahap finalisasi teknis dan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah sebelum memasuki bulan April 2026 mendatang. (*)
