JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya merespons kabar terseretnya nama beliau dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
Masalah ini mencuat setelah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut dalam sebuah siniar bahwa kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah diterima langsung oleh Presiden bersama Erick Thohir dan Dito Ariotedjo.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa penambahan kuota itu memang murni atas instruksinya kepada Kerajaan Arab Saudi demi kepentingan jemaah.
Jokowi tidak menampik bahwa kebijakan tersebut adalah miliknya. “Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” ungkap Jokowi, saat ditemui di Solo pada Jumat (30/1),
Ia menjelaskan bahwa setelah kuota tambahan didapatkan melalui jalur diplomasi, tanggung jawab pengelolaan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama untuk dijalankan sesuai prosedur.
Jokowi mengaku sudah terbiasa jika namanya dikaitkan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat para pembantunya di kabinet. Ia memandang hal ini sebagai risiko jabatan, mengingat semua program kerja kementerian memang bermuara pada perintah kepala negara.
“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata Jokowi.
Meski mengakui sebagai pemberi komando, Jokowi memberikan pembelaan keras terkait integritasnya. Ia menegaskan bahwa niat di balik setiap kebijakan adalah murni untuk kebaikan publik, bukan untuk memberi celah bagi praktik lancung. Secara terbuka, beliau membantah telah memberi instruksi yang menyimpang kepada para menterinya.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegasnya (*)
