JAKARTA, EDUNEWS.ID -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan ada kenaikan pendapatan dari retribusi. Untuk itu, Pemprov DKI mengajukan rancangan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Usulan perubahan itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri.
Dalam Pidatonya, Anies menyebut perlu ada perubahan Perda karena Perda yang ada sudah lama belum diubah.
“Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain diperlukan penyesuaian tarif retribusi untuk jenis layanan tertentu karena sejak tahun 2012 belum ada perubahan apabila dibandingkan dengan daerah penyangga, serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Anies dalam pidato rencana perubahan Perda 3 tahun 2012.
Menurut Anies, pemerintah ingin adanya kenaikan pendapatan retribusi. Sehingga perlu adanya penyesuaian tarif, penurunan tarif, penghapusan jenis retribusi, dan pengusulan jenis retribusi baru.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan jenis-jenis pelayanan dan penyesuaian tarif, yang juga dimaksudkan karena adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat,” ucap Anies.
“Sehingga berpengaruh terhadap beberapa jenis pungutan retribusi daerah dan perkembangan perekonomian saat ini tarif retribusi daerah terbilang rendah,” tuturnya.
Anies tidak menjelaskan tarif mana saja yang naik. Apakah termasuk tarif parkir yang dari tahun lalu diwacanakan untuk naik.
“Ini prinsipnya karena waktu perubahan harga, perubahan kebijakan karena itu perlu penyesuaian. Saya tidak bisa bicara satu item saja karena retribusi dan pajak daerah banyak sekali, tidak spesifik soal parkir,” ujar Anies kepada wartawan usai rapat paripurna.
dtk
